REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Dubes RI untuk Amerika Serikat (AS) yang juga peserta konvensi Partai Demokrat Dino Patti Djalal menyatakan telah membuka rekening khusus untuk biaya kampanye demi memenangkan pertarungan.
Dino mengatakan rekening kampanye tersebut sudah diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga semua uang yang masuk atau pun keluar bisa dibuka dan dilihat secara transparan.
"Rekening yang sudah kita buka kita berikan ke KPK agar bisa dilihat secara transparan. Kami juga berharap keputusan ini bisa dilakukan capres yang lain," katanya seusai memberikan kuliah umum di Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Senin (11/11).
Keputusan Dino untuk lebih transparan dalam penggunaan biaya kampanye, diharapkan bisa menghindari dari hal yang tidak diinginkan. Dirinya juga ingin menekankan bahwa calon presiden tetap bisa maju dan memenangkan pertarungan meskipun dengan anggaran terbatas.
Untuk memenangkan pertarungan di konvensi Partai Demokrat, Dino telah melakukan berbagai upaya termasuk berkeliling memberikan kuliah umum di berbagai kampus.
Dino juga meluncurkan buku berjudul "Nasionalisme Unggul: Bukan Hanya Slogan". Buku tersebut menampilkan sejumlah ide atau gagasan dirinya untuk Indonesia yang lebih maju dan disegani di dunia internasional.
"Soal konvensi, perkembangan sejauh ini tetap baik dan kita maju terus.Kita juga tetap semangat dan yakin kedepan bisa bersaing dan memenangkan pertarungan," katanya.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad, sebelumnya telah mengingatkan penyelenggara negara yang menjadi peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat untuk berhati-hati dalam menerima sumbangan. Sebab pemberian sumbangan itu bisa saja bagian dari gratifikasi.
Gratifikasi sendiri diatur dalam Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Peserta konvensi sebagian besar merupakan pejabat negara antara lain Gita Wirjawan (Menteri Perdagangan), Dino Patti Djalal (Duta Besar RI untuk Amerika Serikat), Dahlan Iskan (Menteri BUMN), dan Ali Masykur Musa (anggota Badan Pemeriksa Keuangan).
Juga, Marzuki Alie (Ketua Dewan Perwakilan Rakyat), Irman Gusman (Ketua Dewan Perwakilan Daerah), Hayono Isman (anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat), dan Sinyo Harry Sarundajang (Gubernur Sulawesi Utara).
Selain itu adapula Endriartono Sutarto (mantan Panglima TNI), Pramono Edhie Wibowo (mantan Kepala Staf Angkatan Darat), dan Anies Baswedan (Rektor Universitas Paramadina).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
