REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Rektor Universitas Paramadina Jakarta Anies Baswedan mengatakan, Indonesia membutuhkan langkah bersama untuk memerangi korupsi sehingga semua pihak harus turun tangan dan tidak hanya berhenti pada wacana.
"Hal itu penting karena Bangsa Indonesia menghadapi tantangan besar ke depan yakni pemberantasan korupsi. Korupsi saat ini sudah menjangkiti seluruh sektor," kata Anies pada deklarasi Barisan Nusantara di Yogyakarta, Minggu.
Menurut dia, upaya pemberantasan korupsi tidak bisa hanya dititipkan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semua pihak harus berikhtiar untuk menghadirkan orang-orang bersih dengan cara-cara bersih.
"Dalam membangun Indonesia, sudah saatnya manusia menjadi sentralnya bukan hanya sebagai sumber daya. Hal itu juga berarti langkah untuk menghasilkan keluarga yang kuat, masyarakat yang kuat, dan Indonesia yang kuat," katanya.
Peneliti Institut Survei Perilaku Politik (ISPP) Dendi Susianto mengatakan pendidikan karakter diperlukan oleh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama menghentikan perilaku korupsi yang menggejala.
"Dalam kajian ISPP yang dilakukan di 33 provinsi dengan 1.500 responden ditemukan masih adanya perilaku toleran terhadap korupsi," katanya.
Menurut dia, ada 16,5 persen yang setuju boleh menerima tips ketika mengurus kartu tanda penduduk (KTP). Hal itu merupakan indikator toleran terhadap korupsi, padahal seharusnya "zero tolerance".
"Ada sejumlah perilaku masyarakat baik kelompok yang berpendidikan, kelompok pria dan wanita maupun perilaku beragama yang toleran terhadap korupsi. Hal itu harus kita benahi bersama," katanya.
Deklarasi Barisan Nusantara dipimpin Ketua Umum Lukman Hakim Hassan dengan membacakan ikrar dan pernyataan untuk turun tangan bersama membenahi negeri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
