REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung menyarankan Jusuf Kalla (JK) untuk menemui dan berbicara dengan para tokoh Golkar terkait rencana mantan wakil presiden tersebut menjadi bakal calon presiden dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
"JK adalah mantan Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar. Secara tata krama ada baiknya bicara dengan tokoh-tokoh Golkar, terutama para mantan ketum dan ketum saat ini (Aburizal Bakrie)," kata Akbar di Jakarta, Ahad (10/11).
Akbar menilai JK masih ada keinginan ikut dalam kontestasi dalam Pemilu Presiden 2014 dan itu merupakan hal yang wajar dalam merespon keinginan masyarakat. Akbar menilai suatu hal yang wajar apabila ada masyarakat yang meminta JK mengabdi di pemerintahan dan direspon positif oleh yang bersangkutan.
"Saya rasa wajar saja apabila beliau (JK) merespon permintaan itu dengan semangat untuk mengabdi dalam pemerintahan," ujarnya.
Akbar mengatakan apabila JK maju dalam Pilpres 2014 tidak akan menyaingi Ical yang sudah ditetapkan Golkar sebagai bakal capres di tahun mendatang.
Dia menegaskan persaingan dalam dunia politik merupakan sebuah keniscayaan dan wajar terjadi sehingga harus direspon secara positif.
"Dalam politik itu selalu ada persaingan terutama secara terbuka," tegasnya.
Sebelumnya, Dewan Pimpinan Wilayah PKB se-Kalimantan dan Nusa Tenggara Barat pada Senin (28/10) membuat pernyataan dukungan mengusulkan Jusuf Kalla sebagai bakal capres 2014-2019.
Pertimbangannya karena JK dianggap memiliki kapabilitas dan kredibilitas yang teruji sebagai negarawan. JK juga dinilai mampu menangani konflik dan mempersatukan bangsa Indonesia yang beragam dan pluralistik.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Fadel Muhammad mempersilahkan Jusuf Kalla menjadi bakal capres PKB karena merupakan hak seseorang untuk berpolitik.
"Kalau beliau (JK) mau ke PKB silahkan saja karena kami tidak bisa menghentikannya," kata Fadel di Jakarta, Selasa (29/10).
Fadel mengatakan seorang kader Partai Golkar tidak bermasalah jika menjadi bakal capres partai lain asalkan tidak menjadi pengurus inti partai.
Ikuti Whatsapp Channel Republika