REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Kebangkitan Bangsa mengkritik kualitas pelayanan publik di berbagai birokrasi Indonesia kepada masyarakat. Pelayanan publik masih tidak efesien dan jauh dari kata memuaskan.

"Banyak sekali meja yang harus dilewati dalam mengurus administrasi serta membutuhkan waktu yang cukup lama," kata Ketua Fraksi PKB, Marwan Jafar ketika dihubungi wartawan, Ahad (10/11).

Bukan cuma tidak efisien, pelayanan birokrasi di Indonesia juga masih menciptakan kesan diskriminatif. Pasalnya ada saja sejumlah oknum di birokrasi yang lebih mengutamakan masyarakat mampu ketidak masyarakat tidak mampu.

"Banyak sekali kasus masyarakat kecil dipersulit oknum birokrasi," ujarnya.

Kinerja birokrasi yang diskriminatif mencerminkan lemahnya semangat reformasi birokrasi dan memperkuat HAM di Indonesia. Padahal Undang-Undang (UU) Nomor 25 tahun 2009 telah mengamanatkan prinsip-prinsip pelayanan yang baik dan efektif kepada rakyat.

"Reformasi birokrasi tidak berjalan pemerintahan terjebak pada rutinitas semata," katanya.

Pemerintah harus melakukan terobosan guna meningkatkan kreatifitas aparatur birokrasi. Hal ini penting lantara pelayanan publik menjadi ukuran bersih dan baiknya pemerintahan. Selain itu, kata Marwan, pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum birokrasi di Indonesia juga mesti ditertibkan. Sebab hal itu menimbulkan ekonomi biaya tinggi (high cost economy) dalam mengurus perizinan tertentu.

"Dampaknya adalah terganggunya pertumbuhan ekonomi dan semakin meningkatnya kemiskinan di negeri ini," ujarnya

Ikuti Whatsapp Channel Republika