REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo menyatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya pembangunan lanjutan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Kabupaten Bogor, ke Komisi X DPR RI.
"Saya menunggu perkembangan dari Komisi X DPR RI, kalau disuruh dilanjutkan akan dilanjutkan, disuruh melanjutkan dengan catatan tentu akan diikuti dengan catatan pula, termasuk jika harus dihentikan akan saya hentikan juga," katanya di Sungailiat, Sabtu.
Di sela-sela kunjungan kerja dalam kejuaraan AVC.Beachvolly Ball Tour 2013, ia mengatakan pembangunan fisik Hambalang yang sempat tertunda akibat munculnya persoalan kasus dugaan korupsi yang dikerjakan oleh kontraktor.
Dalam laporan perkembanganya sudah mencapai sekitar sudah lebih 54 persen dan jika dihitung dari dana yang tersebut sudah mencapai Rp1,3 triliun dari alokasi APBN sebesar Rp2,5 triliun.
"Intinya kami hanya menunggu keputusan dari Komisi X DPR RI karena Kemenpora merupakan bagian dari ruang lingkup kerja Komisi X termasuk dua Kementerian lainnya," katanya.
Proses hukum proyek Hambalang yang sudah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (7/11) kemarin, menghadirkan terdakwah Deddy Kusdinar, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Proyek Hambalang.
Jaksa mendakwa Deddy didakwa dengan dua pasal alternatif yakni pertama Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun.
Deddy Kusdinar disebut bersama-sama dengan Andi Alifian Mallarangeng, Teuku Bagus Mohammad Noor, serta bersama-sama dengan Wafid Muharam, Andi Zulkarnain Mallarangeng alias Choel, Machfud Suroso, Lisa Lukitawati Isa, Muhammad Arifin, Saul Paulus David Nelwan, melakukan atau turut serta melakukan pengaturan dalam proses pengadaan barang atau jasa.
Roy Surya mengatakan, tidak akan memberikan bantuan hukum kepada mereka yang terlibat melakukan dugaan tindak pidana korupsi Hambalang, yang salah biarlah salah dan yang benar biarlah majelis yang hakim menentukannya.
Ditegaskan, dalam pembangunan proyek Hambalang dirinya tidak tahu menahu meskipun proses hukumnya menyeret mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Alfian Mallarangeng menjadi tersangka dan sejumlah tokok politik lainnya seperti Nazarudin dan mantan Ketua Partai Demokrat Anas Urbaningrum.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
