REPUBLIKA.CO.ID,BENGULU--Pengurus Gerakan Peduli Satwa (GPS) Bengkulu mendesak penyidik Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan kepolisian mengusut kasus kematian seekor gajah binaan di Pusat Latihan Gajah Seblat, Bengkulu Utara.
"Apalagi ada dugaan kuat kematian gajah itu akibat diracun, kami mendesak BKSDA dan kepolisian agar mengusut kasus ini hingga tuntas," kata Ketua GPS Bengkulu Dermansyah Sianturi di Bengkulu, Sabtu.
Ia mengatakan hal itu terkait kematian seekor gajah binaan BKSDA di Pusat Latihan Gajah (PLG) Seblat, Bengkulu Utara, Bengkulu.
Seekor gajah Sumatra (Elephas maximus Sumatrae) betina yang diberi nama Yanti ditemukan mati di pinggir Sungai Seblat pada Kamis (7/11).Hingga saat ini belum diketahui penyebab kematian gajah berusia 27 tahun itu.
Sianturi mengatakan BKSDA harus mengevaluasi manajemen PLG Seblat, sebab kasus kematian Yanti bukan yang pertama."Gajah binaan yang artinya selalu diawasi bisa mati mengenaskan seperti itu, apalagi gajah liar," ujarnya.
Ia mengatakan GPS akan mengawal kasus ini, sebab sudah banyak kasus kematian gajah dan satwa liar lainnya di Bengkulu yang tidak jelas pengusutannya.
Sebelumnya Kepala BKSDA Bengkulu Anggoro Dwi Sujiarto kepada wartawan mengatakan kuat dugaan kematian satwa langka itu akibat diracun.
Saat ditemukan, kondisi satwa langka itu cukup mengenaskan sebab dari bagian mulut, telinga dan kemaluan mengeluarkan darah segar.
Menurut dia, tim yang terdiri dari Polhut, petugas Pengendali Ekosistem Hutan, pawang dan dokter hewan sudah turun ke lapangan untuk memeriksa dan mengambil sampel yang akan diotopsi.
Sampel yakni organ bagian dalam gajah diambil untuk diperiksa ke laboratorium di Balai Besar Vertiner di Bogor, Jawa Barat.
Anggoro mengatakan kasus ini akan diinvestigasi untuk mengetahui lebih jauh penyebab kematian gajah itu.Saat ini kata dia terdapat 20 ekor gajah binaan BKSDA di PKG Seblat yang dirawat pada mahout atau pawang gajah.
"Kasus ini akan diselidiki untuk mengetahui penyebab kematian dan pelakunya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika