REPUBLIKA.CO.ID, BENGKULU -- Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan menekankan Festival Tabot 2013 harus bersih dari unsur-unsur kampanye partai politik peserta Pemilihan Umum 2014.
"Seluruh kegiatan Festival Tabot yang berlangsung selama 10 hari tidak diperbolehkan ada satu pun kampanye partai politik di dalamnya," kata wali kota di Bengkulu, Jumat.
Dia mengatakan, Festival Tabot 2013 rentan ditunggangi partai politik untuk mempromosikan baik partai maupun calon anggota legislatif yang akan bersaing di Pemilu 2014.
"Sekarang adalah masa hiruk pikuk politik, oleh karena itu Tabot dengan acara berkelas nasional bisa menjadi sasaran empuk," kata dia.
Lebih lanjut, kegiatan yang tersusun dalam Festival Tabot seperti lomba tari, lomba busana Muslim, dan lomba telong-telong tidak boleh menjadi sarana kampanye partai.
"Pakaian penari atau telong-telong dengan berbagai macam bentuk serta ukurannya terbilang cukup besar yang diarak keliling kota dapat menjadi sarana kampanye. Itu yang kita coba cegah," kata dia.
Menurut wali kota, pihaknya telah membentuk tim untuk mencegah partai politik memanfaatkan kesempatan untuk mengampanyekan partai dan caleg partai tersebut.
"Kita sudah berkoordinasi dengan Polres Kota Bengkulu, dan pihak terkait lainnya, dan membentuk tim yang terdiri dari personel Polres dan Satpol PP Kota Bengkulu," kata dia.
Wali kota mengatakan, tim akan mengawasi sampai berakhirnya Festival Tabot pada 15 November 2013.
Sementara itu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Bengkulu Hasanudin mengatakan, Festival Tabot merupakan salah satu kebudayaan Bengkulu yang menjadi agenda tahunan dan masuk ke dalam kalender nasional.
Festival menyuguhkan berbagai macam kegiatan di antaranya permainan rakyat, rangkaian tari daerah kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu, lomba pemilihan putri busana Muslim, lomba telong-telong.
"Selain itu juga ada bazar dari dinas pemerintahan provinsi, kota dan kabupaten serta pada hari ke 10 merupakan hari puncak perayaan akan diselenggarakan karnaval tabot terbuang," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika