REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Ketua DPD RI Irman Gusman menyatakan demokrasi di Indonesia yang masih berada di tahap transisi perlu segera diakhiri. Tahun 2014, dinilai sebagai momentum yang paling pas untuk mengakhiri masa transisi yang telah berlangsung 15 tahun.

“Pemilu 2014 mendatang kita akhiri masa transisi ini dengan memilih pemimpin yang amanah,” katanya dihadapan sekitar 2000 mahasiswa yang hadir dalam Dialog Kebangsaan bertajuk “Mencari Negarawan Visoner” di Auditorium Airlangga, Universitas Airlangga, Surabaya, Jumat (8/11).

Menurutnya, pelaksanaan demokrasi di Indonesia belum masuk dalam makna yang substantif, melainkan sebatas prosedural semata. Maka, dibutuhkan pemimpin yang mengerti keinginan rakyat dan mau melayani rakyat, agar tidak berlaru-larut berada dalam tahap transisi.

"Masa transisi itu harus dihentikan, karena itu pilihlah pemimpin yang melayani rakyat, jangan terpesona dengan janji, tapi lihatlah buktinya," katanya.

Irman berharap mahasiswa dapat menjalankan perannya untuk mengawal proses Pemilu 2014 mendatang, tidak hanya untuk pemilihan presiden tapi juga pemilihan anggota legislatif.

Lebih lanjut Irman mengatakan, pemimpin yang amanah akan membawa kemajuan bangsa Indonesia yang dibuktikan dari berkurangnya eksport bahan mentah dan berkurangnya import barang jadi yang masuk ke Indonesia.

“Saudara jangan tertipu dengan kondisi ekonomi makro saat ini yang dikatakan baik,  karena harus dicermati sampai ke bawah, terutama sesuaikan dengan ciri-ciri negara maju " katanya.

Sementara itu Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla mengatakan bangsa ini perlu dipimpin oleh negarawan bukan politikus. “Ada perbedaan definisi antara negarawan dan politikus. Negarawan itu melihat masa depan bangsanya dalam kepentingan jangka panjang dalam satu generasi selama 20--30 tahun, sementara politikus hanya berfikir untuk  5 tahun saja" katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika