REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Hanura akan mengawal proses verifikasi 10,4 juta Daftar Pemilih Tetap bermasalah yang belum lengkap Nomor Induk Kependudukan.

"Hanura akan selalu mengawal dan mengawasi bahkan kalau perlu kami akan bantu proses penyelesaian DPT jika dibutuhkan," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Hanura Kristiawanto di Jakarta, Jumat (8/11).

Dia mengatakan Hanura berkepentingan terkait DPT karena itu masalah mendasar pemilu dan agar Pemilu 2014 lebih berkualitas serta lebih baik dari pemilu sebelumnya.

Hanya, dia menjelaskan Hanura saat ini belum secara khusus membentuk tim untuk mengawal verifikasi tersebut. Kristiawanto mengatakan DPP Partai Hanura sudah menugaskan beberapa kadernya untuk mengadvokasi masalah DPT.

"Kami juga mengkaji data DPT untuk dikomparasikan dengan data KPU," katanya. Hanura, imbuhnya, memandang KPU harus melakukan langkah strategis, sehingga DPT yang dipandang masih bermasalah dapat diselesaikan sebelum pemilu 2014 dengan berpegangan kepada peraturan perundang-undangan.

Dengan langkah tersebut, katanya, kecurigaan publik terkait DPT 10,4 juta yang belum diketahui NIK dapat ditepis.

"Ketika DPT bermasalah 10,4 juta diketahui sejak dini, kami memandang KPU sudah melakukan kerja yang baik dan transparan tinggal sisa masalah segera diselesaikan," ujarnya.

Meski Kristiawanto menegaskan apabila masalah tidak diselesaikan sesegera mungkin maka akan mengganggu tahapan Pemilu, dan dikhawatirkan disalahgunakan dalam pemilu 2014.

Ikuti Whatsapp Channel Republika