REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pihak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan membantah kegagalan pemilihan Wakil Wali Kota Surabaya pengganti Bambang DH, Rabu (6/11), akibat adanya praktik "politik sandera" dari kalangan anggota DPRD setempat.
Ketua DPC PDIP Surabaya Wisnu Sakti Buana yang juga salah satu calon wakil wali kota tersebut, ditemui wartawan di ruang kerjanya, Kamis, mengatakan pemilihan wakil wali kota itu gagal akibat kehadiran anggota DPRD tidak kuorum.
Rapat paripurna pemilihan wakil wali kota itu dinyatakan kuorum apabila dihadiri sedikitnya oleh 3/4 dari 50 anggota DPRD atau berjumlah sekitar 37 orang.
Meski rapat kemudian diskors satu jam, kata Wisnu yang juga Wakil Ketua DPRD Surabaya, kehadiran anggota DPRD tetap tidak kuorum, yakni yang datang hanya 31 orang.
Hingga rapat pemilihan lanjutan, Kamis, kehadiran anggota DPRD Surabaya tetap tidak kuorum, karena anggota dewan yang datang mengisi daftar hadir hanya 32 orang.
"Aturan itulah harus kuorum itulah yang membuat kita terkunci. Jadi, tidak benar kalau ada yang mengatakan kita saling menyandera. Karena kita semua tentunya tidak ingn mengharapkan ini terjadi," kata Wisnu menegaskan.
Menurut dia, ketika pemilihan wakil wali kota tertunda, maka ada banyak kepentingan warga Surabaya yang bakal dikorbankan. Mulai pengesahan RAPBD 2014 terancam tidak tepat waktu, hingga kepentingan anggota dewan menggelar reses juga sulit terlaksana.
Meski demikian, Wisnu membantah jika partainya telah dizalimi dalam kasus kegagalan pemilihan wakil wali kota itu. Namun dia merasa prihatin dengan kondisi sekarang yang membuat semua kegiatan di gedung legislatif itu menjadi stagnan.
"Saya kira, tidak ada agenda lain sebelum semuanya selesai. Menurut saya, semuanya harus diselesaikan agar kembali normal seperti sedia kala," katanya.
Ditanya apakah kegagalan pemilihan tersebut juga disebabkan oleh minimnya peran Ketua DPRD Surabaya Mochammad Machmud dalam mengondisikan anggota dewan, putra dari politisi senior PDIP almarhum Sutjipto ini enggan menjawabnya.
Namun dia berharap agar yang bersangkutan lebih intens dalam menjalin komunikasi dengan anggota dewan, khusunya terhadap Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) serta seluruh ketua fraksi yang anggotanya tidak hadir saat pemilihan.
"Selama ini, mereka telah menjalin komunikasi dengan ketua dewan. Dan semestinya Pak Machmud bisa melakukan itu," katanya.
Untuk itu, Wisnu berharap seluruh anggota dewan meletakkan kepentingan warga Surabaya secara global di atas kepentingan pribadi dan golongan. "Kami berharap, mampu mengetuk hati teman-teman yang kemarin belum hadir. Agar kita bisa membuka komunikasi politik yang baik," ujarnya.
Wisnu menuturkan, perbedaan pandangan serta kepentingan secara individu maupun golongan merupakan hal yang wajar dalam berpolitik, mengingat gedung legislatif merupakan kumpulan dari sejumlah partai yang memiliki kepentingan sendiri-sendiri.
Oleh karena itu, dirinya berharap agar momen kali ini dijadikan sebagai sarana rekonsiliasi atas segala kepentingan yang berkembang. "Kalau kemarin ada beda pendapat, perselisihan dan bersinggungan, mari kita ngomong secara baik-baik. Mari kita letakkan kepentingan pribadi dan golongan tidak lebih tinggi dari kepentingan warga Surabaya," katanya.
Wisnu mengingatkan, kepentingan pemilihan wakil wali kota tersebut bukan hanya dimiliki PDIP, melainkan seluruh warga Surabaya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika