REPUBLIKA.CO.ID,  GORONTALO -- Kaum perempuan diyakini lebih mampu menekan angka korupsi yang terjadi di daerah, seperti penyaluran bantuan pemerintah maupun pengelolaan anggaran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).  Hal itu diungkapkan Bupati Kabupaten Gorontalo, David Bobihoe Akib, pada penyaluran dana Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) guliran tahun anggaran 2013 pemerintah daerah (pemda) setempat.

Bupati mengatakan, anggaran PNPM rentan penyelewengan jika salah orang dan pengelolaannya. Sehingga pada masyarakat Desa Tabongo, Kecamatan Tabongo, saat menyalurkan dana SPKP sebesar Rp445 juta, bupati mengatakan, pengelolaannya harus berhasil. "Sepanjang penyaluran dana SPKP oleh kaum perempuan di daerah ini, belum pernah ditemukan adanya kesalahan dalam pengelolaan," Ujar Bupati.

Proses gulirannya berjalan lancar dan tepat pemanfaatan, sehingga bantuan dana SPKP terus meningkat. Artinya kata bupati, komitmen kaum perempuan terhadap pemanfaatan anggaran bantuan tersebut dinilai berhasil. Sebab mampu mencegah korupsi sehingga dapat meningkatkan kualitas kaum perempuan dalam menopang kesejahteraan keluarga.

Bupati mengatakan, kaum perempuan mampu membuktikan komitmennya terhadap penyaluran bantuan guliran maupun langsung, sehingga penyaluran bantuan ini tidak sia-sia. Pemerintah daerah berharap, dana guliran SPKP untuk 14 kelompok, dengan total pemanfaatan 191 orang mampu dikelolah dengan optimal.

Ikuti Whatsapp Channel Republika