REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai positif permintaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar para pejabat negara tidak membuat kebijakan yang berbau kampanye.

Permintaan itu merupakan peringatan agar para pejabat negara berfokus kepada rakyat menjelang Pemilu 2014.

“Kami tidak melihat permintaan itu sebagai sindirin atau sentilan. Kami justu melihat itu sebagai imbauan sekaligus peringatan yang patut dilakukan presiden,” kata Wakil Ketua Umum PPP, Lukman Hakim Saefuddin ketika dihubungi Republika, Rabu (6/11).

Lukman mengatakan imbauan yang disampaikan SBY memiliki relevansi dengan situasi politik saat ini. Sebagai kepala pemerintahan wajar jika SBY merasa perlu mengingatkan para pembantunya dalam bekerja.

“Imbauan itu sangat penting dan relevan karena memang kita mendekati tahun politik,” ujar Lukman.

Himbauan agar pejabat negara tidak membuat kebijakan yang bertujuan politik juga berlaku bagi presiden. Lukman mengatakan baik presiden maupun para pembantunya memang sudah semestinya bekerja dengan orientasi rakyat. Hal ini karena presiden dan para menteri merupakan jabatan publik bukan partai politik.

“Menteri dan presiden adalah milik rakyat bukan milik partai politik tertentu,” katanya.

Lukman mengatakan para pejabat politik harus bisa melakukan pembedaan yang jelas dalam menjalan fungsi dan tugasnya. Dia misalnya mencontohkan pejabat negara yang berkunjung ke daerah. Menurut Lukman apabila pejabat negara itu merupakan fungsionaris partai maka tidak boleh ada kepentingan partai yang melingkupi kunjungan si pejabat. 

Sejauh ini Lukman tidak melihat persoalan dalam diri SBY dalam menjalankan kewenangannya baik sebagai kepala pemerintahan maupun ketua umum Partai Demokrat. “Sejauh ini saya tidak melihat ada persoalan signifikan yang dilakukan Pak SBY,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika