REPUBLIKA.CO.ID, KENDARI -- Sebanyak 200 pakar lingkungan internasional akan membahas keragaman hayati perairan Laut Wakatobi, Sulawesi Tenggara, melalui Seminar Internasional Wallace di Wangiwangi, Ibu Kota Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Bupati Wakatobi, Ir Hugua, melalui Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Pemerintah Kabupaten Wakatobi Sahrian Sahari di Wakatobi, Rabu, mengatakan wilayah perairan Laut Wakatobi dihuni sebanyak 750 dari 850 total jenis terumbu karang yang ada di dunia.

Selain itu, kata dia, alam bawah Laut Wakatobi juga menjadi habitat bagi sebanyak 942 jenis ikan dan beragam jenis biota laut lainnya. "Di Laut Merah, hanya ada 300 jenis terumbu karang, sedangkan di Laut Karibia yang banyak dikunjungi penyelam kelas dunia, hanya dihuni 50 jenis terumbu karang," katanya, Rabu (6/11).

Keragaman hayati yang cukup tinggi itu, kata dia, menjadi alasan utama bagi penyelenggara seminar Internasional ini memperingati hari ulang tahun Wallace ke-100 di Wakatobi. "Seminar Internasional Wallace yang akan membahas keragaman hayati Wakatobi termasuk berbagai isu lingkungan itu dijadwalkan mulai 11 hingga 13 November," katanya.

Ia mengatakan sejak tahun 2012, wilayah Wakatobi yang memiliki keragaman hayati cukup tinggi, sudah ditetapkan menjadi Kawasan Cagar Biosfir Bumi yang ditetapkan oleh UNESCO.

Jauh sebelumnya, tahun 1996, kata dia, Pemerintah Indonesia sendiri, sudah menetapkan wilayah Wakatobi seluas kurang lebih 1,5 hektare, sebagai kawasan Taman Laut Nasional Wakatobi. "Ditetapkan sebagai kawasan Taman Laut Nasional, karena selain memiliki kragaman hayati cukup tinggi, juga alam bawah laut Wakatobi memiliki keindahan yang cukup fantastis dan menakjubkan," katanya.

Menurut dia, Seminar Internasional Wallace tersebut akan diikuti utusan dari 20 lembaga donor dari berbagai negara yang konsisten memperjuangkan keselamatan dan kelestarian lingkungan. Selain itu, kata dia, kegiatan itu juga akan diikuti sekitar 40 bupati dan wali kota di kawasan Asia Pasifik.

"Hasil seminar di Wakatobi ini akan direkomendasikan kepada para kepala negara di kawasan Asia Pasifik untuk djadikan kebijakan nasional dalam memanfaatkan lingkungan di setiap negara," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika