REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Surabaya menegaskan sebaiknya panitia pemilihan Wakil Wali Kota Surabaya dibubarkan jika selama ini kinerjanya dianggap tidak maksimal.
"Bubarkan dulu panitia pemilihan, baru pimpinan dewan ambil sikap penyelamatan," kata Ketua DPC PKB Surabaya Syamsul Arifin kepada Antara di Surabaya, Selasa.
Panitia Pemilihan Wakil Wali Kota Surabaya bersikeras bahwa pelaksanaan pemilihan baru bisa dilaksanakan pada 15 November dengan alasan waktunya mepet dan masih ada satu kali rapat membahas aturan teknis pemilihan. Sedangkan pimpinan DPRD Surabaya melalui rapat badan musyawarah sudah menetapkan jadwal pemilihan wakil wali kota pada Rabu (6/10).
Menanggapi hal ini, katanya, PKB Surabaya menginstruksikan kepada anggota Fraksi PKB agar sesuai dengan arahan. "Jika tidak, kami akan berikan sanksi tegas," ujarnya.
Saat ditanya apakah semua anggota FPKB diperbolehkan untuk ikut dalam pemilihan pada Rabu (6/11), Syamsul mengatakan pihaknya belum memberikan keputusan karena akan diputuskan pada Selasa malam ini.
"Bisa jadi boleh ikut, bisa jadi tidak. Nunggu perkembangan malam ini saja. Tujuannya jelas agar DPRD tidak dibikin mainan," katanya.
Ketua DPC Partai Demokrat Kota Surabaya sebelumnya juga akan memberikan sanksi tegas kepada anggota Fraksi Partai Demokrat yang memboikot atau tidak hadir dalam pemilihan wakil wali kota yang akan digelar di gedung DPRD pada Rabu (6/11).
"Kalau mereka tidak hadir akan ada tindakan atau sanksi," katanya.
Sementara itu, menjelang pelaksanaan pemilihan Wawali Surabaya, sejumlah pimpinan partai politik di Surabaya seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Golkar, dan lainnya tidak bisa dihubungi.
Informasi yang dihimpun Antara menyebutkan PDIP Surabaya pada Selasa malam ini gencar menggalang dukungan ke sejumlah anggota fraksi agar bisa hadir dalam pemilihan Wawali Surabaya pada Rabu (6/11). Selain itu, informasi lainnya sejumlah anggota panitia pemilihan tidak berkenan hadir dalam pelaksanaan pemilihan Wawali dengan alasan telah menyalahi aturan yakni Eddie Budi Prabowo (ketua panitia pemilihan), Fatkhur Rohman (wakil) dan Sudirjo (sekretaris).
Bahkan informasinya juga ada demontrasi besar-besaran dari dua pihak yakni yang pro dan kontra pelaksanaan pemilihan yang digelar pada Rabu (6/11).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
