REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengkritisi kinerja partai politik terkait data pemilih bermasalah. Perludem melihat parpol tidak memberikan kontribusinya dengan memberikan data yang konkret. "Tunjukkan data konkretnya," kata Ketua Perludem, Didik Supriyanto di Jakarta, Ahad (3/10). 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menunda penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) nasional pada 23 Oktober lalu. Namun dalam penundaan selama dua pekan, ia tidak melihat adanya kontribusi konkret dari parpol dalam memperbaiki data bermasalah itu.

Didik menilai, wajar parpol masih berteriak karena adanya data yang bermasalah. Hanya saja, parpol juga perlu memberikan keterangan jelas adanya data yang bermasalah tersebut. Sehingga, KPU bisa segera menindaklanjutinya. "Bilang di kabupaten ada masalah, kecamatan ada masalah. Selama tidak bisa ditunjukkan, KPU tidak bisa bekerja," kata dia. 

Aktivis Perludem, Khoirunnisa Agustyati mengatakan, KPU sudah memberikan data pemilih kepada parpol di level kecamatan. Namun selama periode dua pekan, parpol tidak memberikan masukan terkait data. 

Padahal, ujarnya, parpol bisa memberikan data perbandingan jika memang ditemukan ada yang bermasalah. "Itu tidak dilakukan," kata dia.

Menurut Didik, seharusnya parpol bisa lebih menunjukkan kontribusinya jika memang menemukan data pemilih yang bermasalah. Karena data pemilih nantinya bisa menjadi bahan untuk strategi menghadapi pemilu. "Saya berharap lebih peduli, karena itu pengaruh pada kampanye," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika