REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ada cerita menarik saat mengikuti perjalanan kunjungan kerja Wakil Presiden Boediono ke London, Inggris, 28 Oktober--1 November 2013.
Boediono dalam perjalanan ke kota itu menggunakan pesawat komersial Singapore Airlines. Tidak menggunakan pesawat kepresidenan atau sewa ke Garuda Indonesia.
Selain itu tak seorang pun menteri yang ikut mendampingi dalam kunjungan kerja Wapres tersebut. Padahal Boediono menghadiri sejumlah kegiatan internasional.
Di pesawat itu pun, ia tidak menggunakan fasilitas duduk first class. Tapi lebih memilih di kelas bisnis (business class). Padahal, perjalanan menuju London dari Jakarta memakan waktu hingga 14 jam.
Entah apa alasan Boediono lebih senang menggunakan kelas bisnis. Padahal sebagai wapres, ia sejatinya memiliki hak seperti presiden untuk menyewa dan menggunakan pesawat kepresidenan dengan biaya yang tak terbatas. Kalau pun terpaksa menggunakan pesawat komersial, iia memiliki hak untuk duduk di first class.
Sekretaris Wapres Mohamad Oemar mengatakan, pesawat komersial memang sengaja dipilih. "Memang pertimbangannya ke arah efisiensi mengapa kunjungan kerja Wapres menggunakan pesawat komersial," kata Oemar.
Menurutnya, meskipun menggunakan pesawat komersial, namun prosedur standar operasional (SOP) pengamanan tingkat tinggi tetap dilakukan oleh Paspampres.
"Kita menyampaikan pemberitahuan kepada perusahaan Singapore Airlines bahwa Wapres menggunakan pesawat reguler dalam perjalanan pergi pulang Jakarta-London transit di Singapura," katanya.
Misalnya, penumpang yang duduk di sekitar Boediono diisi oleh para sekretaris, deputinya, serta komandan regu Paspampres. Sementara sejumlah anggota Pasapampres lainnya duduk di kelas ekonomi, dengan rombongan lainnya.
"Kita tidak ada yang membawa senjata saat melindungi wapres dalam kunjungan kerja di luar negeri, baik di dalam pesawat serta selama berada di London. Kita hanya mengandalkan ilmu bela diri untuk melindungi Wapres," kata seorang anggota Paspamres yang enggan disebut namanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika