REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Provinsi Jawa Barat (Jabar), menjadi salah satu provinsi dari enam provinsi lain di Indonesia yang menjadi tempat uji coba pelaksanaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) pada Januari 2014.
Menurut Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jabar, Alma Lucyati, salah satu persiapan yang dilakukan adalah melakukan pendataan fasilitas kesehatan yang ada di layanan kesehatan primer dan sekunder.
"Untuk layanan kesehatan primer di Jabar yang sudah siap sekitar ribuan. Puskesmas sekitar 1.050 dan klinik pratama 1.125," ujar Alma kepada Republika di acara Lokakarya 'Kesiapan Implementasi BPJS dalam Sitem Jaminan Sosial Nasional', di Bandung, Jabar, Kamis (31/10).
Menurut Alma, untuk layanan kesehatan primer tak hanya Puskesmas saja yang akan melayani masyarakat. Tapi, dokter dan klinik pun disiapkan untuk melayani masyarakat.
Semuanya, ia mengakui, nanti akan distandardkan. Namun, Dinkes Jabar tak mungkin langsung mendata perlatan yang ada di semua layanan kesehatan primer tersebut secara langsung.
"Jadi, nantinya mereka yang memberikan laporan fasilitas apa saja yang sudah ada. Baru, kami evaluasi," katanya.
Alma mengatakan, selain layanan kesehatan primer, saat ini Jabar memiliki 34 RSUD, 167 RS Swasta, 17 RS TNI/ Polri, 6 RS BUMN, 5 RS Vertikal, 1 RS Fakultas Kedokteran Gigi Unpad, dan 3 RS Provinsi. Sehingga, total jumlah RS di Jabar ada 233 RS.
Menurut Alma, berbicara tentang kesiapan, tugas Dinkes Jabar adalah mengupayakan bagaimana lini primer disiapkan. Selain itu, masyarakat juga disiapkan. Agar, semua masyarakat yang akan memeriksakan kesehatannya mendatangi layanan kesehatan di lini primer.
"Pemprov, nanti akan meng-cover masyarakat miskin. Sementara masyarakat yang mampu membayasr jaminan kesehatannya sendiri. Yang mengelola, badan independen," katanya.
Menurut Ketua DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasional), Chazali Situmorang, pemerintah akan menjamin 86,4 juta penduduk miskin agar bisa memperoleh layanan BPJS. Per orang, akan memperoleh bantuan Rp 19.529. Jadi, total dana APBN yang dialokasikan pemerintah mencapai Rp 19,9 triliun.
"Kami sudah menyosialisasikan ke 70 persen kabupaten/kota yang akan menjadi percontohan program BPJS ini," katanya.
Chazali mengatakan, pada 2017 nanti, semua masyarakat yang mampu dianggap mampu akan membayar iuran BPJS secara mandiri. Iurannya, sesuai dengan kelas akomodasi yang dipilih. Yakni, kelas I Rp 59.500/ orang/ bulan, kelas II sebesar Rp 42.500/ orang/ bulan dan kelas III Rp 25.500 /orang/ bulan.
Sedangkan menurut Kepala Kanwil IV Jamsostek Jabar, Teguh Purwanto, Jamsostek sudah siap bertransformasi menjadi BPJS ketenagakerjaan. Memang, pada 2014 belum sepenuhnya. Karena, ditargetkan bisa berjalan sepenuhnya mulai 1 Juli 2015.
"Karena kan, ada satu yang harus dipersiapkan dengan matang dan tak mudah yaitu jaminan pensiun," kata Teguh.
Menurut Teguh, pihaknya pun sudah menyiapkan rumah sakit mitra kerja. Karena, nantinya harus ada rumah sakit yang menangani trauma center yang terintegrasi.
Namun, kata dia, yang harus dipikirkan adalah PNS yang jumlahnya ada ribuan di Jabar. Mereka pun, sebagai pekerja memiliki hak untuk perlindungan ketenaga kerjaan. "Ini, yang masih kami bahas dengan Pemprov Jabar," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika