REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Wakil Presiden Boediono memberi kuliah umum di Universitas Oxford, London, Inggris, Rabu (30/10) waktu setempat. Di negeri pelopor revolusi industri itu, Boediono mencurahkan isi hatinya soal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dia mengatakan, sebanyak 360 orang sejak 2002 mulai dari anggota DPR, pejabat polisi, birokrat, bankir, gubernur, hakim, wali kota dan pengusaha dimasukkan ke penjara oleh KPK.
"Masih banyak kasus lain yang masih dalam penyelidikan," kata Boediono.
Hal tersebut disampaikan Boediono saat memberikan kuliah umum di Universitas Oxford dengan tema "Transforming Indonesia: The Challanges of Good Governance and Economic Development" yang dihadiri seratusan mahasiswa universitas itu.
Menurut Wapres, satu program yang mencakup semua untuk meningkatkan tata kelola adalah gerakan anti-korupsi dan memberantas korupsi saat ini di bagian paling atas dari agenda nasional.
Dikatakan, survei pendapat secara konsisten menunjukkan bahwa korupsi telah dilihat oleh publik sebagai musuh nomor satu masyarakat. Boediono berpendapat bahwa pola pikir antikorupsi mulai menyebar terus di lembaga-lembaga publik. Sekalipun pemberantasan korupsi terus digalakkan tapi masih banyak yang masih harus dilakukan.
Dalam Indeks Persepsi Korupsi 2012, Indonesia menduduki peringkat 118 dari 176 negara, lebih buruk dari tahun sebelumnya (peringkat 100) , meskipun indeks sendiri sebenarnya meningkat 3,0-3,2 dalam skala 1-10.
Kecenderungan yang sama juga muncul dalam "Global Competitiveness Index 2012-2013" yang melaporkan beberapa perbaikan dalam etika dan kategori korupsi, di mana Indonesia telah meningkat dari 135 di tahun 2010 menjadi 87 tahun ini.
Adanya otonomi daerah, kata Wapres, juga membuka peluang baru untuk korupsi karena lebih banyak kekuasaan dan sumber daya yang diserahkan kepada daerah. Sejumlah besar pemimpin daerah yang didakwa korupsi telah memperkuat keyakinan bahwa pemberantasan korupsi tetap menjadi prioritas pertama negara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika