REPUBLIKA.CO.ID, KEBON SIRIH -- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan anggaran mencurigakan sebesar Rp 1,471 triliun pada APBD 2012 di empat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Temuan tersebut disampaikan Kepala BPKP di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (30/10).

Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Cinta Mega mengatakan, ia tidak mengetahui detail perihal temuan itu. Namun ia memastikan, pada Rapat Kerja (Raker) dengan seluruh SKPD pekan depan, pihaknya akan meminta keterangan lebih dalam tentang temuan dana siluman itu di SKPD terkait.

"Kita akan bahas secara lebih detil di raker (rapat kerja) minggu depan. Untuk sementara ini saya belum bisa kasih komentar," kata dia saat dihubungi Republika, Rabu (30/10) petang.

Mega mengakui banyak proposal dari dana hibah yang kurang jelas transparansinya di tahun anggaran 2012. “Ada yang masuk ke yayasan, tempat ibadah dan lain-lain,” ujarnya.

Seperti diberitakan, Kepala BPKP Mardiasmo menyatakan pihaknya menemukan anggaran siluman di empat SKPD, yakni Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Dari hasil temuan itu, didapatkan anggaran mencurigakan sebanyak Rp 1,068 triliun. Namun, setelah dilakukan audit yang lebih detil, anggaran tersebut bertambah Rp 395 miliar. Sehingga total mencapai Rp 1,471 triliun.

Selain itu, lanjut Mardiasmo, BPKP juga menemukan dana bantuan sosial dan dana hibah mencurigakan yang menembus angka Rp 8,32 miliar.

"Anggaran itu untuk bantuan sosial (bansos) dan hibah dengan 191 penerima baru. Padahal dalam pembahasan APBD tersebut, ratusan penerima itu tidak ada," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika