REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ombudsman langsung menggelar rapat pleno menyusul dugaan penamparan yang dilakukan wakil ketua Azlaini Agus terhadap staf PT Gapura Angkasa, Yana Novia. Rapat itu menghasilkan beberapa keputusan.
Selain membentuk Majelis Kehormatan, rapat pleno juga menghasilkan keputusan membebaskan Azlaini dari tugas untuk sementara waktu. "Tidak memberi penugasan kepada Azlaini Agus terkait tugas-tugas Ombudsman, terhitung sejak rapat pleno," kata Anggota Ombudsman, Budi Santoso di Jakarta, Rabu (30/10).
Ombudsman menggelar rapat pleno pada Selasa (29/10) malam hingga Rabu pagi. Budi mengatakan, rapat itu dihadiri enam anggota, termasuk ketua Ombudsman. Dalam rapat itu semua bersepakat dalam memberikan putusan terkait kasus dugaan penamparan yang melibatkan Azlaini.
Termasuk dengan tidak membebankan tugas untuk sementara waktu terhadap mantan anggota DPR itu. "Keputusan rapat pleno ini sampai ada rapat pleno yang menentukan keputusan lain," kata Budi.
Anggota Ombudsman, Hendra Nurtjahjo mengatakan, Azlaini tidak dibebankan tugas agar bisa berkonsentrasi dalam menyelesaikan proses hukum. Mengingat Yana sudah mengadukan dugaan penamparan itu ke kepolisian.
Selain itu, ujarnya, Azlaini juga nantinya akan menjalani pemeriksaan dalam Majelis Kehormatan Ombudsman. "Jadi ketua tidak memberikan penugasan," kata dia.
Dalam rapat pleno, muncul kesepakatan juga untuk membentuk Majelis Kehormatan Ombudsman. Majelis ini akan mengumpulkan bukti dan keterangan terkait dugaan pelanggaran kode etik. Majelis ini beranggotakan lima orang, yaitu anggota Ombudsman, Petrus Beda Peduli dan Hendra Nurtjahjo. Sedangkan tiga lainnya berasal dari eksternal Ombudsman.
Yaitu, mantan komisioner Ombudsman Masdar Mas'udi, Dirjen Hak Asasi Manusia Kemenkum dan HAM, Harkristuti Harkrisnowo, dan Pakar Hukum UGM Zainal Arifin Mochtar. Majelis ini mempunyai waktu kerja maksimal 30 hari untuk kemudian memberikan rekomendasi untuk rapat pleno.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
