REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Dinasti politik menjadikan Pemilu maupun Pemilukada sebagai ajang menunjukan kekuatan, kata pengamat politik Boni Hargen.
"Pemilu hanya dijadikan ajang menunjukan kekuatan semata. Sebab, pemenang Pemilu telah diatur oleh penguasa dinasti politik tersebut," kata Boni Hargen dihubungi, Senin (28/10).
Boni berujar, dinasti politik telah mengatur proses dari penentuan partai politik hingga jalannya pemilihan. "Kekuasaannya mengatur jalannya demokrasi pemilu yang akhirnya mencederai sistem yang ada," katanya.
Karenanya, jika dinasti politik telah memunculkan istilah bos atau penguasa di daerah yang menguasai semua bidang. "Karena kekuasaaannya, maka elite politik tersebut muncul sebagai bos atau penguasa di daerah tersebut," ujarnya.
Berdasarkan hasil studi yang dilakukan sejak 2005-2009 di beberapa daerah, politik dinasti telah banyak berkembang di Indonesia. Provinsi Banten adalah salah satu contoh politik dinasti yang merusak dinamika demokrasi Indonesia, dengan kasus sekarang serta pembangunan tidak maju.
Bos atau penguasa tersebut, kata Boni, menguasai berbagai pihak seperti konglemerat, birokrat, orang partai politik, aparat keamanan, elite budaya yang dalam segelintir orang.
Maka, dinasti politik sangat melawan prinsip modernisasi yang mengedepankan sistem berbasis kompetensi.
Pasalnya, dinasti politik adalah penguasaan keseluruhan bangunan kekuasaan. Akibatnya, birokrasi pun sedapat mungkin dikuasai kelompok dinasti.
"Dinasti politik menguasai seluruh unsur mulai dari penguasaan seluruh kekuasaan hingga birokrasi sekalipun," ujarnya.
Boni menjelaskan, dinasti meliputi politik parokial serta politik klientilis. Politik parokial yakni konteks politik ditandai dominasi elite dan rapuhnya kesadaran politik masyarakat. Sementara politik klientelis yakni konteks patronase dimana rakyat adalah anak buah yang bekerja untuk patron atau elite politik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika