REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pernyataan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono yang menyebut Demokrat bukanlah partai paling korup, dicibir sejumlah kalangan.
Dalam pidatonya di acara Temu Kader Partai Demokrat, SBY menegaskan komitmennya memberantas tindak pidana korupsi oleh aparat seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan Agung. Namun, pernyataan SBY dinilai kurang berisi karena masih menyisakan konsistensi perwujudannya.
Mantan anggota DPR RI yang kini menjadi fungsionaris Partai Golkar, Muhammad Misbakhun contohnya. Pernyataan SBY itu membuatnya tertawa kecil.
"Karena sampai hari ini, saya belum pernah mendengar pidato Presiden SBY untuk memberikan dukungan kepada KPK guna segera menuntaskan kasus mega skandal korupsi Bailout Bank Century senilai Rp 6,7 Triliun," tegas Misbakhun di Jakarta, Ahad (28/10) kemarin.
Padahal pernyataan SBY sangat dibutuhkan sebagai seorang Presiden RI. Karena kasus Century sudah berjalan hampir lima tahun, namun terkatung-katung tanpa ada pihak pejabat negara yang dibawa ke sidang pengadilan tindak pidana korupsi.
Menurutnya, pernyataan SBY soal komitmen pemberantasan korupsi jadi semakin terasa mengada-ada, karena dalam konteks kasus Century, komitmen demikian tak hadir.
Buktinya, kata Misbakhun, buka saja file pidato Presiden SBY pada 4 Maret 2010 di Istana Kepresidenan ketika menanggapi hasil Pansus Hak Angket DPR tentang Bailout Bank Century. Di hasil itu disebutkan ada dugaan korupsi dan pelanggaran serta penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara.
Saat itu, SBY diketahui justru menyatakan Bailout tersebut tidak melanggar hukum dan telah sesuai dengan ketentuan perundangan yang ada. Sementara di sisi lain, KPK menetapkan kasus bailout bank Century sudah memasuki tahap penyidikan tentang adanya tindak pidana korupsi.
Misbakhun juga menilai pernyataan Presiden yang menyatakan partai lain lebih korup, adalah strategi yang ingin menjadikan partai lain sebagai target operasi pemberantasan korupsi. Ini agar kader partai lain lebih banyak kena kasus korupsi dibandingkan anggota partai yang dipimpinnya.
"Ini sekaligus sebagai bukti bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini sudah tidak murni untuk menegakkan hukum," kata Misbakhun.
Tapi, masih kata Misbakhun, lebih sebagai upaya politik untuk mendeskreditkan partai lain supaya kadernya terjerat korupsi. "Sehingga masuk daftar paling banyak di banding partainya Presiden SBY," tuturnya.
Ia berkata, jika hal itu yang terjadi, maka sangat jelas bisa dibaca alasan di balik tak bergeraknya penyelidikan atas dugaan kader Demokrat yang disebutkan Yulianis menerima uang 200 ribu dolar AS dalam persidangan korupsi Hambalang.
Pasalnya, walau sudah disidik, KPK belum pernah memanggil kader PD terkait dugaan itu. "Sedangkan Presiden SBY pun diam saja tanpa membuat pidato dukungan penuntasan kasus tersebut," tegas Misbakhun, yang merupakan Caleg Dapil II Jatim Pasuruan dan Probolinggo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
