REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah terus berupaya menggenjot produksi kedelai nasional. Kawasan transmigrasi pun dibidik agar target produksi kedelai sebsar 2 juta ton per tahun tercapai.
Dirjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi, Roosari Tyas mengatakan pemerintah menargetkan pembukaan satu juta hektare (ha) lahan untuk ditanami kedelai selama tiga tahun. Sampai dengan Desember tahun ini, sekitar 150 ribu lahan di daerah transmigrasi siap ditanami kedelai. "Target kami 1 juta lahan daerah transmigrasi untuk kedelai," ujarnya, Ahad (27/10).
Sebelumnya uji coba penanaman kedelai di lahan transmigrasi telah dilakukan pada sekitar 10 ribu lahan transmigrasi. Dari jumlah tersebut, sekitar 1000 ha berhasil membuahkan kedelai unggul. Kementerian Pertanian (Kementan) pun berkomitmen untuk memberikan subsidi pupuk dan benih.
Wilayah transmigrasi dipilih karena ketersediaan lahan dan sumber daya manusia. Namun diakui masih terdapat kelemahan dalam mengelola wilayah transmigrasi. Kendala tersebut yaitu kesiapan petani menghadapi anomali cuaca, dukungan teknologi, pemasaran paska panen dan akses modal. "Masih dibutuhkan pendampingan dan pengawalan teknologi dari Kementerian Pertanian," ujarnya.
Nantinya masyarakat akan dibuat berkelompok untuk mendukung penanaman kedelai. Pemerintah akan memberikan stimulan selama lima tahun sampai transmigran mandiri. Program ini terbuka untuk semua masyarakat.
Sekertaris Jendral Masyarakat Agribisnis Indonesia (MAI) Maxdeyul Sola optimis target produksi satu juta ton kedelai tercapai. Caranya dengan mengembangkan pola agribisnis di kawasan transmigrasi. Apalagi hal ini didukung oleh semua pihak termasuk penyuluh, pengrajin dan koperasi. "Kalau diterapkan di desa-desa, hanya sebagian masyarakat yang bersedia menanam kedelai," katanya.
Sola mengatakan perihal harga seharusnya tidak lagi menjadi persoalan petani. Saat ini banyak pengrajin yang mau membeli kedelai dengan harga tinggi, bahkan sampai Rp 8.600 per kg. Padahal harga pembelin pemerintah masih sekitar Rp 7.400 per kg. Apabila rencana ini sudah berjalan, diharapkan pula perbaikan infrastrukstur untuk kelancaran distribusi.
Perum Bulog diharapkan terlibat untuk membeli kedelai petani. Selama ini kawasan transmigrasi telah bekerja sama dengan Bulog untuk menyalurkan beras. Sesuai dengan Peraturan Presiden RI No.32 tahun 2013 tanggal 8 Mei 2013, Perum Bulog ditugaskan untuk mengamankan harga dan menyalurkan kedelai.
Saat ini kebutuhan kedelai Nasional sebanyak 2,5 juta ton per tahun, dengan asumsi kebutuhan perkapita 10,29 kg per tahun dengan jumlah penduduk 247 juta jiwa. Untuk itu Perum Bulog mengusulkan cadangan kedelai pemerintah (CKP) minimal 10 persen dari kebutuhan nasional yaitu 250 ribu ton per tahun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika