REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kerja sama pengamanan data pemilu antara Komisi Pemilihan Umum dengan berbagai pihak dalam bentuk konsorsium dinilai dapat menjaga independensi dan keterbukaan data.
"Kerja sama model konsorsium ini memang lebih menjaga independensi dan lebih menjamin keterbukaan dari pada (hanya, red.) dengan Lemsaneg," kata Deputi Koordinator Jaringan Pendidikan untuk Pemilih Rakyat Masykurudin Hafidz di Jakarta, Sabtu (26/10).
Dia mengatakan data-data pemilu adalah data publik dan KPU harus menjamin keterbukaannya.
Masykurudin menilai semakin terbuka data maka apabila ada pemilih fiktif semakin diketahui dan minim disalahgunakan. "Data pemilu harus terbuka agar masyarakat dapat mengawasinya," ujarnya.
Dia mengatakan sudah sepatutnya kerja sama antara KPU dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) ditinjau ulang agar tidak ada pengamanan data secara tunggal oleh satu lembaga.
Ia menekan KPU seharusnya belajar agar dalam bekerja sama dengan pihak manapun harus didahului dengan keterbukaan dalam perencanaannya. "Jadi masukan masyarakat itu dapat dijadikan penilaian penting sebelum kerja sama ditandatangani bukan sebaliknya," katanya.
Rapat gabungan Komisi I dan Komisi II DPR dilaksanakan pada Kamis (24/10) membahas kerja sama KPU dengan berbagai lembaga, khususnya Lemsaneg.
Dalam rapat itu, direkomendasikan agar KPU meninjau ulang kerja samanya dengan Lemsaneg dan menyarankan lembaga penyelenggara pemilu itu untuk membentuk kerja sama baru berupa konsorsium yang melibatkan banyak pihak dengan kemampuan dan keahlian dalam bidang teknologi dan informasi.
Konsorsium itu bertujuan agar proses pengamanan data pemilu tidak bersifat tunggal, namun melibatkan para pakar IT, perguruan tinggi, ahli IT termasuk dari Lemsaneg.
Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakam Naja menilai mengamankan data pemilu yang jumlahnya sekitar 190 juta orang bukan hal yang mudah sehingga dibutuhkan pihak-pihak kredibel dan dapat dipercaya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
