REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ratusan anggota Dewan Pengupahan dari unsur buruh yang melakukan demonstrasi di depan Gedung Balai Kota, Jakarta, mulai meninggalkan lokasi pada Sabtu dini hari. Padahal sebelumnya mereka berniat melakukan aksi bermalam di depan kantor Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo itu.
Para buruh menuntut Pemprov DKI Jakarta merealisasikan angka Kebutuhan Hidup Layak 2014 Rp2.767.320 sesuai usulan pekerja. "Kami menuntut Pemprov DKI merealisasikan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) berdasarkan usulan anggota Dewan Pengupahan unsur buruh sebesar Rp2.767.320 karena nilai tersebutlah yang paling mendekati kebutuhan realistis buruh di tahun 2014," kata anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta dari unsur buruh Dedi Hartono di Jakarta, Sabtu dini hari.
Dia mengatakan bahwa seluruh anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta dari unsur buruh menolak hasil keputusan penetapan KHL yang disepakati Disnakertrans dan Apindo pada rapat Jumat (25/10) malam pukul 21.30 WIB.
Menurutnya, dalam rapat itu Disnakertrans dan Apindo menyepakati perhitungan KHL 2014 sejak Februari-Desember 2014 yang telah diregresikan adalah Rp2.299.860 atau dibawah dari nilai tuntutan buruh. "Maka dari itu, seluruh anggota dewan pengupahan dari unsur buruh menolak dan melakukan aksi di depan Disnakertrans mengawal sidang DPP Prov DKI, serta di depan Gedung Balai Kota.
Dia menjabarkan, angka kebutuhan realistis yang paling mendekati untuk buruh adalah nilai KHL sebesar Rp2.767.320 sesuai hasil regresi yang diusulkan anggota dewan pengupahan dari unsur buruh. Menurutnya angka Rp2.767.320 tersebut merupakan hasil evaluasi dalam penetapan KHL sejak tahun 2007-2013, dan sesuai dengan nilai regresi BPS yang diprediksikan di tahun 2014. Berdasarkan pantauan, seiring kepulangan buruh, aparat kepolisian polisi juga mulai mengurangi jumlah personelnya di sekitar Gedung Balai Kota.
Ikuti Whatsapp Channel Republika