REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Yasonna H Laoly mengatakan, KPU dan Lemsaneg harus merespon kekhawatiran dari beragam kelompok masyarakat. Meski profesionalitas Lemsaneg sebagai lembaga pengamanan data dalam dunia persandian sudah mumpuni, masih banya yang meragukan nota kesepahaman keduanya dalam pemilu 2014. 

PDI Perjuangan, ujar Laoly, mengkhawatirkan, hasil pemilu akan diragukan masyarakat. Karena akan timbul kecurigaan hasil tersebut dicampuri oleh keterlibatan Lemsaneg yang bisa saja ditunggangi kelompok tertentu.

"Kita di DPR memang memahami bagaimana profesionalitas dan peranan Lemsaneg. Tapi bagi pihak di luar sana tidak semudah itu. Masyarakat luar biasanya dengan hipotesis dan interpretasi masing-masing akan mengartikan kerja sama itu dengan hasil pemilu, dan ini sangat liar," ujarnya, Kamis (24/10).

Karena itu, PDI Perjuangan menyarankan agar KPU dan Lemsaneg berbesar hati mencegah kekhawatiran tersebut muncul. Apalagi berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap hasil pemilu 2014.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin mengatakan, upaya KPU, Bawaslu, dan Lemsaneg untuk menciptakan pemilu yang lebih profesional laik diapresiasi. Namun, mempertimbangkan aspek akuntabilitas dan transparansi, kerja sama dengan Lemsaneg memang perlu ditinjau ulang. 

"Untuk pengamanan data pemilu, KPU mungkin bisa membuat semacam konsorsium yang diisi oleh pihak yang kompeten. Dan konsorsium itu diaudit oleh auditor IT," kata Nurul.

Ikuti Whatsapp Channel Republika