REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- artai Golkar membantah penundaan pelaksanaan rapimnas lantaran friksi antarfaksi di internal. "Tidak ada sama sekali friksi. Saya pastikan itu," kata Ketua Pengarah (Steering Comittee) Rapimnas Partai Golkar ke-IV, Nurdin Halid ketika dihubungi Republika, Kamis (24/10).
Nurdin menyatakan penundaan ini tidak berkaitan dengan usul percepatan munas dan pelibatan DPD II sebagai peserta rapimnas. Dikatakan, usul percepatan munas di rapimnas tidak relevan. Alasannya, usul pengunduran munas hingga 2015 merupakan hasil putusan munas di Pekan Baru, Riau 2009.
Saat itu, kata Nurdin, peserta yang hadir berpandangan, pelaksanaan munas di tahun pemilu tidak pas. Karena ketua umum terpilih tidak akan memiliki waktu untuk menyiapkan kompetisi di pemilu 2014 dan format koalisi di pemerintahan.
"Pikiran pengunduran munas supaya tidak bersamaan dengan pileg dan pilpres. Minimal Ketum baru punya persiapan waktu satu tahun untuk menghadapi pemilu," ujar Nurdin.
Ia menambahkan, rapimnas merupakan forum DPD I. DPD II bisa menyampaikan masukan melalui DPD I lewat forum rapat kerja daerah (rakerda). "Bagaimana mungkin setiap rapimnas diundang DPD II," katanya.
Rapimnas akan membahas soal kriteria cawapres pendamping Aburizal Bakrie (Ical). Nurdin mengatakan panitia rapimnas memberikan kebebasan kepada para peserta untuk menyampaikan pandangan dan masukan terkait kriteria cawapres. Segala usulan yang masuk akan menjadi bahan pertimbangan Ical sebagai capres. "Boleh saja menyebut nama (cawapres). Tapi pada akhirnya usulan itu diserahkan ke ketum," ujarnya.
Diperkirakan, rapimnas Golkar akan diselenggarakan pada 21 sampai 23 November 2013. Nurdin menyatakan, pengunduran jadwal lebih karena faktor persiapan materi rapimnas. Yakni, menyangkut target suara Golkar di masing-masing dapil saat pemilu legislatif.
Menurutnya, menetapkan target berdasarkan dapil bukan hal mudah. "Penundaan ini murni persiapan materi. Misalnya penetapan target kursi partai per dapil, kita tidak saja menargetkan kursi 30 persen nasional. Kita tetapkan dari 70 dapil ini tidak mudah," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika