REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah harus bertanggungjawab atas kisruh data daftar pemilih tetap (DPT) di KPU. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak bisa lepas tangan membiarkan KPU bekerja sendiri.

"Karena apapun pemerintah berperan dalam pemilu yang demokratis, makanya Mendagri tidak boleh lepas tangan," kata Tjahjo kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (24/10).

Persoalan DPT, menurut Tjahjo, karena kesalahan yang dilakukan Kemendagri. Kemendagri, menurutnya, salah dalam memberikan data awal pemilih dengan tidak memberikan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara menyeluruh. "Kami melihat Pemilu 2014 ini terancam," ujarnya.

PDI Perjuangan berkepentingan atas data DPT yang benar dalam Pemilu 2014. Hal ini karena menurut Tjahjo tidak boleh ada satu pun hak politik warga negara yang terhambat hanya karena persoalan DPT. "PDIP ingin DPT clear," ujarnya.

Tenggat waktu yang diberikan kepada KPU untuk memperbaiki data DPT sudah cukup. Tjahjo menyatakan KPU harus bisa memanfaatkan waktu tersebut dengan bekerjasama bersama bawaslu. "Dua minggu waktu yang cukup," katanya.

Sejauh ini PDI Perjuangan mengapresiasi KPU. Hal ini karena menurut Tjahjo KPU cukup terbuka dalam menerima masukan yang disampaikan Bawaslu maupun partai peserta pemilu. "Sebagai partai politik kami mengapresiasi KPU yang dalam rapat kemarin (di dpr) terbuka menerima masukan dari bawaslu dan seluruh parpol," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika