REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekretaris DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengingatkan presiden dan para pembantunya untuk tidak terlalu banyak bicara apalagi mengeluh ke publik. Hal ini karena presiden dan para pembantunya berada dalam posisi eksekutif sebagai pengambil keputusan.

"Orang di posisi eksekutif tidak boleh banyak ngomong, karena mereka punya fungsi mengambil keputusan," kata Fahri kepada wartawan menanggapi keluhan Presiden SBY, di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (24/10).

Fahri mengatakan di era demokrasi yang liberal saat ini, presiden mestinya tidak mengeluhkan kinerja pers. Hal ini karena menurut dia, sudah ada berbagai mekanisme hukum yang bisa ditempuh semua pihak bila merasa dirugikan pemberitaan pers.

"Kalau keberatan silakan ajukan ke dewan pers atau pengadilan umum," katanya mengimbau.

Keluhan SBY terhadap pers mencerminkan ketidakberdayaan dirinya sebagai pemimpin. Menurut dia, SBY harus sadar akan demokrasi liberal yang terlanjur dipilih Indonesia.

"Kalau bicara korban semua jadi korban. Tapi ini kebebasan yang kita pilih," katanya.

Fahri percaya setiap kritik yang disampaikan pers ke pemerintahan SBY memiliki dasar argumentasi. Kritik itu justru merupakan gambaran bagaimana sesungguhnya kinerja aparatur pemerintahan di bawah pimpinan SBY.

SBY mestinya bersikap arif dan bijaksana menyikapi kritik dari pers. Salah satu caranya dengan memperbaiki kebobrokan aparatur pemerintah yang ada di bawah.

"SBY yang punya kekuasaan mengeksekusi persoalan-persoalan di pemerintahan. Keluhan ini justru menunjukan anda tidak memimpin," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika