REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda penetapan daftar pemilih tetap (DPT) nasional pemilu 2014 hingga 4 November 2013 atas rekomendasi Badan Pengawas Pemilu. Tanpa data detail dan spesifik dari Bawaslu, perbaikan DPT dikatakan KPU sulit dilakukan.
"Kami meminta Bawaslu berikan data yang dianggap bermasalah itu secara detail, by name, by address. Bukan hanya jumlah dan gelondongan saja, sehingga KPU bisa lakukan perapian data," kata Komisioner KPU Sigit Pamungkas, Kamis (24/10).
Menurut Sigit, rekomendasi Bawaslu disusun berdasarkan data yang dikonsolidasikan Bawaslu. Berdasarkan tiga rekomendasi yang diberikan kepada KPU, pada 11 Oktober, 18 Oktober, dan tanggal 23 Oktober menurut Sigit rekomendasi itu tidak pernah disandarkan pada data pascapenetapan DPT di tingkat kabupaten/kota atau provinsi.
"Data-data itu bukan data aktual, bukan data observasi pascapenetapan DPT. Tapi karena itu sudah jadi rekomendasi tidak ada pilihan lain bagi KPU untuk melaksanakannya," ujarnya. Jika rekomendasi Bawaslu hanya menyertakan data rekapitulasi berupa gelondongan angka, menurut Sigit, akan sulit bagi KPU untuk memastikan pembersihan data sesuai dengan yang diinginkan Bawaslu.
Data yang lebih spesifik dari Bawaslu, menurut Sigit, akan digunakan KPU untuk memastikan langsung pemilih yang dinilai bermasalah telah atau belum masuk ke dalam DPT. Jika telah masuk dalam DPT, KPU akan mengecek apakah lima variabel pemilih, yakni nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat, dan NIK telah terpenuhi.
Ketua Bawaslu Muhammad sebelumnya menyampaikan rekomendasi Bawaslu atas perkembangan DPT yang ditetapkan KPU. Bawaslu, menurutnya, masih menemukan fakta DPT bermasalah di beberapa daerah yang dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan baru pada tahapan pemilu selanjutnya.
Bawaslu masih menemukan kecenderungan penetapan DPT yang direkapitulasi di tingkat nasional tidak sinkron dengan data di kabupaten/kota dan provinsi. Perkembangan jumlah dari DPS, menjadi DPSHP hingga DPT juga dinilai Bawaslu tidak wajar di beberapa daerah. Karena terjadi perubahan jumlah pemilih yang signifikan, maka dikhawatirkan terjadi penggelembungan data pemilih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika