REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Bantuan dari Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, sebesar Rp 1 miliar kepada warga korban erupsi Merapi, hingga kini belum jelas peruntukannya.
Bupati Sleman, Sri Purnomo, mengatakan pihaknya akan membahas kegunaan dari dana bantuan tersebut.
"Uangnya hari Jumat diterima, di stempel tanda terima dan langsung diamankan di bank Sleman. Baru mekanismenya. Mekanisme untuk membagi supaya nanti adil. Tinggal kita rapatkan karena itu untuk semua yang kena musibah, bukan yang hanya didatangi saja," kata Sri Purnomo.
Ia mengatakan, dana tersebut merupakan bantuan yang diperuntukan untuk perkembangan perekonomian bagi warga korban erupsi Merapi. Sehingga tidak akan masuk dalam APBD Sleman.
"Kalau dari presiden nanti kita cari formatnya. Nanti kita pertanggungjawabkan dengan baik karena presiden juga nanti minta laporan," katanya menjelaskan.
Sementara itu, Ketua Banggar DPRD Sleman, Rohman Agus Soekamto, mengaku belum mengetahui alokasi dana bantuan tersebut. "Kami tidak tau bagaimana dan untuk apa," kata Agus di kantornya.
Menurut dia, Bupati Sleman harus membuat prioritas alokasi dana yang sesuai dengan peruntukannya. Apabila dana tersebut digunakan untuk perekonomian, maka harus ada langkah-langkah yang konkret untuk meningkatkan dan mengembalikan perekonomian.
Selain itu, ia berharap agar penggunaan dana bantuan tersebut dapat dirasakan semua korban erupsi Merapi. Lantaran, masih banyak warga korban Merapi yang membangun hunian secara mandiri.
"Agar tidak terjadi gejolak dan semua merasakan, sebaiknya menjadi kebijakan pemda untuk mengakomodasi kebutuhan, baik yang hunian mandiri atau yang tidak," kata Agus.
Hunian yang didirikan secara mandiri tersebut, lanjutnya, dibangun oleh warga dengan kesadaran sendiri. Sehingga, ia berharap agar mereka juga turut mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah. "Yang mandiri cukup banyak, sekitar 60 KK. Dan ada di beberapa tempat," katanya menambahkan.
Agus mengatakan, meskipun dana bantuan tersebut tidak masuk dalam APBD, pelaksanaan penggunaannya diharapkan dapat sesuai dengan program kegiatan dalam APBD seperti mengurangi angka kemiskinan dan menggerakkan kembali ekonomi.
Sementara itu, agar penggunaan dana sesuai dengan peruntukannya, DPRD akan mengawasi. "Dewan bisa menanyakan, bukan tidak percaya, tetapi supaya pemerintah bisa melaksanakan program yang berkesinambungan dengan pemda. Misalnya yang berkaitan dengan ekonomi, kemiskinan," katanya menjelaskan.
Sebelumnya, SBY memberikan dana bantuan sebesar Rp 1 miliar ketika mengunjungi hunian tetap warga korban erupsi Merapi di Pagerjurang, Kepuharjo, Cangkringan, Sleman, Jumat (18/10). Dana tersebut diperuntukan untuk membantu perekonomian warga korban Merapi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika