REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang digagas Denny JA menampik bila jajak pendapat nasional tentang keterpilihan parpol dan capres yang dirilis merupakan pesanan partai tertentu. Menurutnya, survei yang dipesan dan dibiayai partai politik, tidak pernah dipublikasikan secara umum.
"Kami sering lakukan survei nasional atas permintaan partai, misalnya Demokrat (2011), Golkar (2012), dan PDI Perjuangan (2011). Tapi itu gak dipublikasikan ke publik, hanya ke partai itu saja," kata peneliti LSI Adjie Alfaraby saat dihubungi Republika, Selasa (22/10).
Sementara hasil jajak pendapat nasional yang diumumkan ke masyarakat, dipastikan Adjie, dilakukan dengan dana sendiri. Setiap melakukan survei tingkat nasional, memang dibutuhkan biaya ratusan juta rupiah.
Dana tersebut diperoleh LSI atas jasa konsultan yang mereka berikan kepada kandidat pada pemilukada dan survei internal untuk partai politik. "Dana yang kami peroleh dari 3-4 kali survei pilkada bisa dipakai untuk satu survei nasional yang kami rilis ke publik," jelas Adjie.
Relasi antara lembaga survei dengan partai politik, menurut Adjie, memang sangat kuat. Tetapi sebagai lembaga survei yang diatur oleh kode etik serta keilmuan, LSI tetap mengedepankan hasil yang bisa dipertanggungjawabkan.
"Kami kan lembaga survei yang sudah cukup lama, naif kalau kredibilitas dipertaruhkan hanya karena merilis hasil survei yang menguntungkan satu kelompok tertentu," ujar Adjie.