REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nasrullah mengatakan, masih memiliki sejumlah catatan terkait DPT. Karena dari pantauan di lapangan saat DPT ditetapkan di beberapa daerah, masih ditemukan ganjalan.

Seperti yang ditemukan di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Ditemukan banyak pemilih tanpa NIK. Ketika dikoreksi dan diberikan NIK, ternyata nama pemilih tersebut kembali muncul lagi tetapi tanpa NIK. Sehingga terjadi kegandaan data.

"Ternyata data pemilihnya sangat kacau, sangat amburadul. Saya tidak bisa membayangkan jangan sampai data itu yang dimasukkan dalam DPT," kata Nasrullah, Senin (21/10).

Karena itu, katanya, Bawalsu akan kembali menyampaikan koreksi kepada KPU terkait DPT yang akan ditetapkan, Senin malam. Bila memang data belum speenuhnya bersih, maka bisa saja dikeluarkan rekomendasi penundaan penetapan DPT nasional. 

Sebelumnya, KPU menyatakan akan tetap akan fokus terhadap perbaikan data versi sendiri yang telah dimasukkan ke dalam sidalih. Karena bila harus mensinkronkan kembali dengan data dari Kemendagri, dipastikan akan selalu ditemukan perbedaan jumlah. Begitu pula bila selalu menyesuaikan dengan temuan Bawalsu. 

Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay mengatakan, faktanya kerap kali temuan Bawaslu berdasarkan data pemilih lama. Yang sebenarnya sudah diperbaiki KPU saat ini.

"Kami sudah berhenti untuk memeriksa itu (sinkronisasi dengan data Kemendagri), kami memeriksa data kami sendiri saja. Bahwa ada masyarakat di lapangan yang tidak punya NIK, itu memang ada saja. Jadi kami juga tidak punya energi banyak untuk mengutak-atik data itu," ungkapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika