REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus Hasanudin mengkritik sikap gegabah BIN, Menko Polhukam, dan juru bicara presiden menyikapi rumor penculikan Prof. Subur Budhisantoso oleh BIN.

Menurut dia, lembaga-lembaga itu mestinya mengonfirmasi lebih dahulu kebenaran informasi penculikan sebelum mengeluarkan pernyataan ke publik.

"Dalam hal rumor penculikan Prof. Subur oleh BIN, seharusnya BIN melakukan cross check lebih dulu terhadap panitia PPI, apa sesungguhnya yang terjadi," kata Hasanudin ketika menghubungi Republika, Senin (21/10).

Hasanudin mengatakan rumor penculikan Prof. Subur bukanlah persoalan negara atau bangsa. Menurut dia rumor ini lebih menyangkut konflik internal antara Partai Demokrat dan Ormas Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI).

Anehnya para kepala lembaga negara seperti BIN, Menko Polhukan, Jubir Presiden turun tangan langsung menangani masalah ini. "Sepertinya diorganisir oleh Istana untuk melawan satu orang panitia diskusi yang bernama M. Rachmad," ujarnya.

Baik BIN, Menko Polhukam harus ditata agar lebih fokus pada masalah-masalah tugas kenegaraan yang sesuai tugas pokoknya masing-masing.

Hasanudin mengatakan daripada mengurus rumor penculikan Prof. Subur, lebih baik Menko Polhukam dan BIN menangani masalah penting seperti sengketa tanah di daerah yang semakin menghawatirkan, atau kriminalitas bersenjata yang semakin marak.

"Daripada mengurusi konflik intern partai lebih elok ngurus tanah rakyat yang lagi sengketa sajalah," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika