REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) selama kurun waktu 10 tahun menunjukkan stagnasi. Dari 2002 hingga 2012, angka kelahiran di Indonesia masih 2,6.
Oleh karena itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengoptimalkan kembali penyuluh KB di daerah. Kepala BKKBN, Fasli Jalal, mengatakan pada 2014 BKKBN memberikan dana Rp 400 miliar ke daerah.
''Dana tersebut kami berikan ke daerah untuk membangun pos KB di desa. Ini agar operasionalnya bisa langsung,'' ujar Fasli kepada wartawan di Kongres ke IX Ikatan Peminat dan Ahli Demografi Indonesia (IPADI), Jakarta, Kamis (17/10).
Dengan anggaran tersebut, semua kecamatan diharapkan bisa membangun balai KB. Jadi, semua penyuluh memiliki kantor yang jelas dan bisa bertemu dengan penyuluh lainnya.
Saat ini, masih banyak kecamatan yang belum memiliki balai sehingga tak memiliki kantor. ''Dari 7 ribu kecamatan yang ada di Indonesia, yang memiliki balai baru 50 persennya,'' katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
