REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Agun Gunandjar berpendapat, politik kekerabatan atau dinasti tidak menjadi persoalan selama syarat-syarat demokrasi terpenuhi dan tidak dilanggar.
"Bagi saya sepanjang syarat-syarat demokrasi terpenuhi, tidak menjadi masalah ada politik kekerabatan (dinasti) ini," kata Agun pada diskusi di Senayan Jakarta, Kamis (17/10).
Diskusi bertema 'Politik Dinasti dan Demokrasi' itu juga menghadirkan pengamat politik LIPI, Siti Zuhro dan Wali Kota Ternate, Burhan Abdurrahman.
Agun menjelaskan, selama syarat-syarat demokrasi terpenuhi, hal itu tidak ada masalah. Menurut Agun politik kekerabatan tidak akan menjadi masalah selama positif dan sepanjang rakyat memilih serta syarat-syarat demokrasi terpenuhi itu adalah hak setiap orang.
Namun, Agun mengusulkan agar bisa menjamin demokrasi lebih baik, maka bagi calon yang memiliki hubungan kekerabatan maka persyaratan-persyaratannya bisa lebih ketat. Misalnya, kalau ada hubungan darah maka tidak boleh maju di wilayah yang sama dengan orang tuanya. Atau harus berdomisili minimal lebih 20 tahun dan sebagainya.
Menurut Agun syarat-syarat pemberatan itu diperlukan agar tidak begitu mudahnya orang maju sebagai pejabat publik hanya karena hubungan kekerabatan tanpa prestasi atau jelas rekam jejaknya.
"Saya setuju ini dalam UU pilkada harus diatur. Kita tak boleh hanya berdalih bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Tetapi khusus untuk yang memiliki hubungan kekerabatan juga harus ada syarat-syarat lain," kata Agun.
Sementara Wali Kota Ternate Burhan Abdurrahman menegaskan terkait politik kekerabatan/dinasti ini terjadi karena memang sistem belum mengatur soal ini. Selain itu, pendidikan politik masih dirasakan kurang.
"Kadang-kadang timbulnya dinasti ini dipaksakan dari atas, bukan tumbuh dan lahir berkembang dari bawah. Kenyataan yang ada pemegang pucuk pimpinan diatas ini yang mengatur-atur, menempatkan anaknya, adiknya, disana-sini dan sebagainya," kata Burhan Abdurrahman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika