REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mempertanyakan komitmen calon kapolri tunggal, Komjenpol Sutarman dalam pemberantasan korupsi. PKS melihat selama ini Polri belum maksimal dalam pemberantasan korupsi.
Hal ini misalnya terlihat dari kasus-kasus korupsi yang sebenarnya bisa ditangani Polri namun malah diambil alih KPK. "Kenapa ada kasus-kasus korupsi yang bisa ditangani Polri tapi justru diambil alih oleh KPK," kata anggota Komisi III DPR Fraksi PKS, Buchari saat uji kelayakan dan kepatutan calon kapolri di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (17/10).
Buchari mencontohkan soal sosok Bunda Putri dalam kasus korupsi suap daging sapi impor. Menurutnya sosok misterius Bunda Putri semestinya bisa diungkap Polri tanpa harus menunggu KPK. Dia menyatakan Polri jangan terjebak pada kasus korupsi kecil namun mengabaikan kasus korupsi besar.
"Bunda Putri misalnya, Polri sebenarnya bisa menghadirkan. Ke mana sebenarnya? Siapa dia? Jangan kasus hukum yang kecil dikejar tapi yang besar diabaikan," ujarnya.
Selain menyoroti kasus korupsi, PKS juga mengklarifikasi sejumlah isu yang menyangkut Sutarman. Ia menanyakan soal isu kalau Sutarman mendukung salah satu capres di pemilu 2014. Menurutnya isu ini harus bisa diklarifikasi demi menjamin kepercayaan masyarakat terhadap netralitas Polri di bidang politik.
Buchari juga berharap Sutarman bisa mengklarifikasi soal kabar bisnis perhotelan yang dimiliki Sutarman di Palembang dan Bandung. Menurutnya berbisnis tidak dilarang asalkan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan undang-undang.