Kamis 17 Oct 2013 00:15 WIB

Dinasti Politik Boleh, Asal...

  Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah saat tiba di gedung KPK untuk memenuhi panggilan KPK di Jakarta, Jumat (11/10).     (Republika/Prayogi)
Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah saat tiba di gedung KPK untuk memenuhi panggilan KPK di Jakarta, Jumat (11/10). (Republika/Prayogi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Dinasti politik kembali hangat diperbincangkan pascaditetapkannya adik Gubernur Banten Ratu Atut Choisiyah, Tubagus Chaeri Wardhana sebagai tersangka kasus suap ke Akil Mochtar.

Polemik tentang dinasti politik terus berlanjut setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebut hal tersebut tidak patut. Politisi PKS Achmad Rilyadi menegaskan dinasti politik adalah realitas tak terhindarkan dalam demokrasi.

Dinasti politik bisa saja terjadi asal memenuhi dua kriteria. "Pertama dipilih oleh rakyat, kedua pemilihan berlangsung jujur dan fair," ungkap Achmad dalam siaran tertulis yang diterima ROL, Kamis (16/10).

Lebih jauh Achmad mencontohkan di negara yang mengagungkan demokrasi seperti Amerika Serikat, dinasti politik juga terjadi. "Misalnya dinasti Kennedy dan Bush."

Dinasti politik, ujar Achmad terjadi karena ada kematangan jaringan dan brand dinasti yang sudah familiar di publik.  "Di Indonesia hampir semua partai besar praktek ini terjadi," ujar Achmad.

Yang perlu dicermati sebenarnya adalah apakah kompetisi dalam pemilukada berlangsung dengan adil. "Atau aparat dan birokrasi bisa netral? ini perdebatan sesungguhnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement