REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) The President Center menilai Jusuf Kalla adalah calon presiden paling kompeten di antara delapan nama calon presiden yang disurvei oleh LSM tersebut.
Direktur The President Center Didied Mahaswara, mengatakan hal itu kepada wartawan di Jakarta, Rabu (16/10).
Menurut Didied, dari hasil jajak pendapat yang dilakukan The Presiden Center terhadap delapan nama calon presiden dengan responden puluhan wartawan politik menyimpulkan bahwa mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla adalah figur calon presiden paling kompeten.
"Dari 10 kategori calon presiden yang ditetapkan oleh The President Center, Jusuf memperoleh poin tertinggi yakni 516," kata Didied.
Kemudian, di posisi kedua dan ketiga, adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD memperoleh poin 484, dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo 480.
Selanjutnya, di posisi keempat hingga kedelapan adalah, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto (473), Ketua Umum Partai Hanura Wiranto (446), Menteri BUMN Dahlan Iskan (444), Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (443), serta Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (442).
Menurut Didied, penilaian tersebut berdasarkan 10 kategori kompetensi; mulai dari kompetensi pribadi, agama, ideologi politik, ekonomi dan kesejahteraan rakyat, wawasan kebangsaan, hak asasi manusia, penegakan hukum, serta hubungan luar negeri.
"Besarnya angka yang diperoleh Jusuf Kalla, karena beliau memberikan harapan ketika menjadi wakil presiden pada periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada 2004-2009, sehingga pantas dinilai paling berkompeten," katanya.
Didied menambahkan, jajak pendapat terhadap delapan calon presiden dengan responden wartawan politik ini dinamis dan fluktuatif yang bisa berubah dari waktu ke waktu sampai diselenggarakannya pemilu legislatif pada April 2014.
Menurut Didied, politik nasional memang dinamis dan selalu terjadi perubahan. Namun, hasil jajak pendapat ini, kata dia, paling tidak menjadi salah satu indikator posisi calon presiden pada saat ini. "Kami akan mengevaluasi jajak pendapat ini setiap tiga bulan," katanya.