REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahasiswa Muslim yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) memprotes pemerintah karena semakin abainya pemerintah terhadap kesejahteraan petani pribumi.
Hal itu disampaikan KAMMI terkait peringatan Hari Pangan sedunia yang jatuh pada Rabu 16 Oktober.
Ketua Bidang Kebijakan Publik PP KAMMI, Arif Susanto mengatakan, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ada penyusutan drastis keluarga tani dari tahun ke tahun.
Pada Mei 2013BPS mencatat ada penyusutan 5,04 juta keluarga tani dari 31,27 juta keluarga per tahun 2003 menjadi 26,13 juta keluarga per tahun 2013.
Sebaliknya, di periode yang sama, jumlah perusahaan pertaniaan bertambah 1.475 perusahaan. Dari 4.011 perusahaan per tahun 2003 menjadi 5.486 perusahaan per tahun 2013.
Jumlah rumah tangga usaha pertanian juga mengalami penurunan per tahun sebesar 1,75 persen, dengan total penurunan 5,04 juta rumah tangga dari 2003-2013.
"Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah petani di Indonesia semakin berkurang," ujarnya kepada Republika, Rabu (16/10).
Data tersebut, kata dia, juga menjelaskan petani gurem bertambah banyak dan sebaliknya jumlah perusahaan pertanian justru meningkat. Perusahaan pertanian ini mengambil alih segala sektor pertanian, mulai dari alat produksi, cara produksi hingga distribusi pertanian.
Hal ini, menurut Arif menegaskan pemerintahan SBY gagal mensejahterakan rakyatnya (petani) dan malah berpihak kepada korporasi-korporasi pangan. Belum lagi masalah alih fungsi lahan pertanian.
Menurut dia, pemerintah abai masalah alih fungsi ini yang secara langsung berdampak pada berkurangnya jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian.
Alih fungsi lahan pertanian ini, katanya menerangkan, pada gilirannya menyebabkan melemahnya posisi pertanian untuk menopang kebutuhan pangan nasional.
Ditambah tingginya harga pangan, lemahnya ketahanan pangan nasional dan ketergantungan kebutuhan pangan nasional pada impor pangan. "Karenanya KAMMI meminta pemerintah segera mengubah paradigma pembangunan pertanian," tuturnya.
Paradigma lama yang bertumpu pada produktivitas harus mulai diimbangi dengan upaya-upaya politik yang berorientasi pada kesejahteraan kaum tani. Termasuk, imbuh dia, pemerintah harus hentikan monopoli industri komoditas pertanian yang dikuasi perusahaan pertanian asing.
Ikuti Whatsapp Channel Republika