REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra), Agung Laksono, mengatakan sekitar 100 badan usaha milik negara (BUMN) akan bergabung ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

"Ada sekitar 100 BUMN yang layanan kesehatan karyawan serta keluarganya siap dialihkan ke BPJS," kata Agung Laksono ketika dihubungi di Jakarta, kemarin.

Agung berhaap, bergabungnya 100 BUMN tersebut diharapkan menjadi pemicu pihak lainnya agar segera bergabung dengan BPJS. "Diharapkan bisa menjadi penggerak bagi perusahaan swasta lainnya untuk bersama-sama bergabung dan menyukseskan BPJS," katanya.

Pernyataan Agung terkait dengan akan diterapkannya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mulai 1 Januari 2014. Rencana peralihan layanan kesehatan tersebut tidak hanya soal kepesertaan, tetapi juga pemanfaatan fasilitas rumah sakit dan poliklinik milik BUMN.

Agung juga mengatakan, meskipun ada peralihan,dia menegaskan layanan kesehatan yang akan diterima karyawan BUMN tidak akan berkurang. "Meski ada peralihan pertanggungjawaban, karyawan BUMN dan keluarganya tetap bisa mendapatkan layanan pengobatan untuk semua jenis penyakit, termasuk lima jenis penyakit berbiaya mahal, yakni jantung, diabetes, gagal ginjal, stroke hingga kanker," katanya.

Agung juga mengatakan, pelayanan kesehatan dalam JKN akan sedikit berbeda, yaitu dilakukan sistem berjenjang atau rujukan mulai dari puskesmas atau dokter keluarga hingga rumah sakit.

Sementara itu, kepesertaan JKN saat ini sekitar 120 juta, yaitu penduduk kurang mampu berjumlah 86,4 juta yang preminya ditanggung pemerintah, peserta eks Jamsostek delapan juta, peserta pegawai negeri sipil (PNS) 16,4 juta dan anggota TNI-Polri serta keluarganya sebanyak tiga juta jiwa.

Ikuti Whatsapp Channel Republika