REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD berpendapat keadilan dalam hukum adalah basis nasionalisme di masa depan, karena itu dibutuhkan kesadaran kolektif untuk mewujudkan itu.
"Basis nasionalisme ke depan itu bukan senjata, bukan pula postur tentara, polisi, tetapi adalah keadilan dalam penegakan hukum," katanya dalam wisuda Sekolah Tinggi Teknologi Informasi Indonesia di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Sabtu.
Mahfud mengatakan ancaman nasionalisme sekarang bukanlah musuh yang harus dihadapi tentara atau polisi, tetapi adalah ketidakadilan. "Lawan ketidakadilan adalah rakyat," tegas Mahfud.
Menurut Mahfud, saat ini tidak ada satu tempat pun yang tidak ada kesalahan, sehingga diperlukan kesadaran kolektif mulai dari eksekutif, legislatis dan masyarakat yang juga memberikan kontribusi terhadap kesalahan itu.
"Jika keadaan masih terus menerus seperti sekarang, maka hanya ada dua pilihan, yakni pilihan pertama adalah negara akan hancur karena rakyat tidak taat lagi kepada negara dan pemerintahannya atau pilihan kedua yakni harus ada seorang tiran yang kuat dan kejam sehingga mampu mewujudkan negara yang aman," katanya.
Tentu, siapapun tidak ingin keduanya. "Karena itu, kita harus mencari pemimpin yang kuat di masa depan, yakni pemimpin yang punya visi, punya keberanian, tampil secara bersih dan harus dimulai dari semua lini, bukan hanya dari eksekutif dan legislatif," jelasnya.
Mengenai menurunya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi yang digoncang kasus dugaan suap Ketua Mahkamah Konstitusi nonaktif, Akil Mochtar, Mahfud mengatakan langkah-langkah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat itu sudah dilakukan.
"Sekarang langkah mengembalikan kepercayaan masyarakat sudah dilakukan, di antaranya dengan pemeriksaan Akil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lalu MK sudah membentuk majelis kehormatan," ujarnya.
Namun, menurut Mahfud, MK tidak bisa bersih sendiri kalau lingkungan masyarakatnya tidak bersih dan lingkungan lembaga negara yang lain juga tidak bersih. "Jadi, semuanya harus bersih dan itu kesadaran kolektif yang dibutuhkan," pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika