REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sistem online yang digunakan oleh hampir semua instansi pemerintah dalam penerimaan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dinilai masih bermasalah.
Koordinator Tim Pengawasan Seleksi Nasional Ombudsman RI Triyoga Muhtar Habibi menjelaskan, permasalahan teknis tersebut terjadi saat ada sistem online yang drop sehingga mempersulit pendaftar.
Menurutnya, sistem rusak terjadi di Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Dia mencatat, sistem penerimaan online instansi yang dipimpin oleh Mohammad Nuh ini sempat drop selama 2 hari.
"Selain itu banyak masyarakat yang gagal daftar dengan mengakses sebuah web, karena kan sekarang kebanyakan sistemnya online. Jadi dari sisi ITnya yang bermasalah," jelas Habibi.
Selain itu, tuturnya, terdapat ketidaksesuaian antara penomoran saat registrasi online dengan nomor yang sebenarnya. "Karena memang diakui problem IT ini masih bermasalah, artinya kemampuan IT-nya yang belum bisa menampung puluhan atau ratusan ribu pendaftar," ungkapnya.
Dia menambahkan, ada juga yang tidak sesuai dalam pengisian data namun hal tersebut dapat diatasi dengan memverifikasi ulang.
Proses penyelesaian pelaporan tidak dapat dipastikan cepat atau tidaknya. "Kita melihat kasusnya, kalau yang waktu Dikbud itu langsung kami telepon, dibenahi IT-nya dan tidak sampai sehari selesai," jelasnya.