Kamis 10 Oct 2013 14:47 WIB

Syarikat Islam Gugat Sejarah Kebangkitan Nasional

Rep: Amri Amrullah/ Red: Mansyur Faqih
Ketua Umum Syarikat Islam, H Rahardjo Tjakraningrat
Foto: Heri Ruslan/ REPUBLIKA Online
Ketua Umum Syarikat Islam, H Rahardjo Tjakraningrat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Salah satu ormas Islam tertua di Indonesia, Syarikat Islam (SI) menggugat sejarah awal pergerakan Indonesia. SI mengkritik penetapan hari kebangkitan nasional yang diperingati setiap 20 Mei bukan berdasarkan fakta sejarah. 

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Syarikat Islam, Rahardjo Tjakraningrat mengatakan, jika melihat fakta sejarah, SI hadir lebih awal ketimbang kelahiran Boedi Oetomo yang saat ini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional.

"SI hadir pada 1905 pada waktu itu bernama Syarikat Dagang Islam, sedangkan Boedi Oetomo 1908. Selain itu SI merupakan organisasi pribumi yang berjuang melawan penjajah. Sedangkan Boedi Oetomo hanya terdiri dari kaum priyayi Jawa yang kompromi dengan kolonial saat itu," ujarnya pada perayaan Milad SI ke 108 di Jakarta, Kamis (10/10).

Pada sejarah awal berdirinya, SI atau Syarikat Dagang Islam sudah menjadi organisasi politik. Terdiri dari beberapa pedagang pribumi yang kemudian berkembang menjadi perjuangan melawan penjajah pada saat itu.

Rahardjo mengingatkan Haji Samanhudi sebagai pendiri saat itu berjuang meningkatkan kesejahteraan pedagang pribumi yang dirugikan atas kebijakan kolonial. Perjuangan ini kemudian menyebar ke seluruh pelosok nusantara.

"Perlu diingat dari SI ini lahir tokoh besar perjuangan Indonesia, seperti HOS Cokroaminoto yang kemudian memunculkan berbagai aliran perjuangan bangsa Indonesia, Sukarno yang nasionalis, Semaun dan Muso yang komunis dan Kartosuwiryo yang Islamis," ungkapnya. 

Ia melanjutkan, kiprah ini jauh bila dibandingkan jasa Boedi Oetomo. Karena itu, sudah seharusnya pemerintah kembali meluruskan sejarah bangsa. Khususnya peran para pedagang pribumi di seluruh Indonesia yang telah berjuang, termasuk jasa HOS Cokroaminoto yang melahirkan tokoh revolusi sekaliber Sukarno. 

SI juga menggugat pelaksanaan ekonomi yang liberal dan pemerintahan yang cenderung mengarah kepada Demokrasi barat. "Kembalikan sistem politik kita yang mengenal musyawarah mufakat," imbuhnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement