REPUBLIKA.CO.ID, BANTUL -- Warga Bantul yang mengajukan bantuan sosial dan hibah harus gigit jari. Sebab, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2013 yang baru saja disahkan tidak menganggarkannya.
Ada ratusan proposal yang telah diajukan warga melalui kelurahan dan desa. Sebagai solusi, kelurahan berinisiatif mencarikan bantuan-bantuan berupa corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan besar.
Lurah Sidomulyo Bambanglipuro, Edy Murjito, Rabu (9/10) menuturkan proposal yang masuk ke kantornya sejak Februari tercatat ada sekitar 500 proposal. Proposal ini telah dikirim ke Pemkab beberapa lama dan berharap dianggarkan dalam APBD-P.
Namun akibat penetapan APBD-P yang meniadakan Bansos dan hibah, secara otomatis proposal warga ini tidak ada harapan direalisasikan pada 2013.
Edy menjelaskan ada tiga macam permintaan warga dalam proposal tersebut. Di antaranya, untuk pembangunan sarana Mandi Cuci Kakus (MCK), pemasangan listrik, lantainisasi dan plester rumah warga. Sedang besarnya permohonan bantuan berkisar Rp 1 juta hingga Rp 3 juta tiap proposal.
"Masing-masing proposal permohonan ada permintaan prasarana MCK sekitar 150 proposal, pemasangan listrik 100 proposal serta plester dan lantainisasi sekitar 200 proposal. Adapula sebagian kecil proposal untuk pendidikan misalnya permohonan dana mengambil ijazah pascakelulusan, beasiswa dan sebagainya," ujar Edy.
Meski belum banyak pertanyaan dari warga namun sebagian besar warga berharap proposal yang diajukannya akan tetap cair. Sementara bantuan dari kelurahan maksimal hanya bisa merealisasikan 10 proposal tiap desa.
"Kami menerima bahkan siap membuat proposal apabila ada perusahaan yang ingin memberikan bantuan melalui program CSR," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika