REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan terus memperbaiki data pemilih di beberapa daerah. Bahkan diturunkan tim supervisi untuk melakukan monitoring di beberapa daerah yang dinilai rawan. Seperti Papua, Papua Barat, Maluku, Jawa Tengah, Sumatra Selatan, dan Nusa Tenggara Timur.

Komisioner KPU Arief Budiman menjelaskan, data manual di daerah-daerah tersebut sebenarnya telah dirampungkan. Namun, memang belum semuanya dimasukkan dalam sistem informasi data pemilih (Sidalih).

"Pada bagian akhir nanti, rekap secara nasional kalau ada daerah-daerah yang belum menyelesaikan kami minta dalam soft file lalu dibawa ke Jakarta biar kami yang melakukan proses upload ke Sidalih," ujar Arief, Selasa (8/10).

Penelusuran data pemilih menurut Arief sepenuhnya tidak berdasarkan Sidalih. Karena data manual terus berjalan. Sidalih bisa saja menggambarkan data pemilih yang belum lengkap. Tetapi secara faktual di lapangan datanya sudah terangkum 100 persen. 

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengindikasikan daftar pemilih tidak wajar di 3.481 dari total 6.346 kecamatan di Indonesia berdasarkan data nasional yang dimiliki KPU. Dari hasil pengawasan Bawaslu di provinsi, juga ditemukan indikasi penggelembungkan suara hampir di semua provinsi. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika