REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN--Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumatera Utar didukung berbagai pihak akan menggelar aksi sejuta tanda tangan sebagai protes tehadap PT.PLN. Mereka menggugat krisis listrik yang berkepanjangan di daerah itu.
"Aksi akan dilakukan pada Sabtu, 5 September di Lapangan Merdeka/Merdeka Walk Medan sekitar pukul 10.00 WIB," kata Sekretaris Apindo Sumut Laksamana Adiyaksa di Medan, Kamis (3/10).
Aksi itu sudah diberitahukan atau minta izin ke pihak kepolisian dan instansi yang terkait. Aksi itu merupakan salah satu bentuk protes atas terjadinya krisis energi yang berkepanjangan di daerah itu.
Bukan hanya listrik, tetapi gas juga mengalami krisis sehingga benar-benar merugikan pengusaha dan seluruh warga Sumut.
"Apindo dan didukung berbagai kalangan ingin tetap menjaga kekondusfifan di Sumut sehingga protes diwujudkan dalam aksi sejuta tanda tangan dan surat resmi minta diatasinya krisis itu ke PLN dan kementerian terkait," katanya.
Krisis listrik dan gas sudah membuat sedikitnya enam perusahaan tutup atau tidak beroperasi maksimal yang berakibat sekitar 5.000 orang di PHK dan dirumahkan. "Harus ada keseriusan Pemerintah untuk mengatasi krisis energi di Sumut,"katanya.
Gubernur Sumut H Gatot Pujo Nugroho mengaku sudah menyurati Presiden melaporkan kondisi kelistrikan yang semakin parah. "Surat ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu dilakukan karena laporan terakhir dari PLN penghentian pemadaman listrik molor dari November ke Desember," katanya.
Padahal sebelumnya Dirut PLN Nur Pamudji mengatakan krisis listrik di Sumut sudah mulai teratasi bertahap sejak Oktober. Penanganan krisis itu dijanjikan PLN dengan mulai dioperasikannya genset yang disewa PLN.
Hanya saja berdasarkan fakta yang baru terpasang masih berkapasitas 20 MW dari sekitar 435 MW kekurangan pasokan listrik di daerah itu. Menurut Gatot, kebutuhan listrik di Sumut sekitar 1.685 MW, sementara suplainya hanya sekitar 1.250 MW sehingga ada kekurangan 435 MW.
"Molornya lagi janji PLN soal untuk mengatasi pemadaman listrik mengecewakan dan sebagai Gubernur saya akhirnya memutuskan untuk melapor ke Presiden," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika