REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Sub Direktorat Pengamanan Teknis Sandi Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), Pratama D Persadha menjelaskan, pengamanan yang dilakukan sama sekali tidak mnegusik data dan sistem yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

"Sebenarnya kami nggak peduli dengan data KPU, hasil pemilihan berapa, jumlah pemilihnya berapa. Substansi yang ada di KPU, itu hak KPU 100 persen. Kami tahu lembaga nggak punya hak untuk itu, yang mau kami amankan adalah bagaimana data dari TPS 100, sampai di KPU pusat tetap 100," kata Pratama.

Selain mengamankan data, Lemsaneg juga akan membantu KPU dengan menempatkan sandiman (tim dari lemsaneg) untuk membantu tim teknis KPU. Penempatan itu, menurutnya disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan KPU. 

KPU menggandeng Lemsaneg untuk pengamanan data pemilu mendatang. Namun, kerja sama itu justru mengundang banyak kekhawatiran dari berbagai pihak. 

Antara lain, mengenai posisi Lemsaneg yang bertanggung jawab langsung ke presiden. Serta mengenai kredibilitas dan akuntabilitas KPU yang dianggap dapat tercemar dengan kerja sama tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika