REPUBLIKA.CO.ID, BATAM -- Presiden ke-3 RI Bacharudin Jusuf Habibie yang juga pernah menjabat sebagai kepala Otorita Batam (sekarang Badan Pengusahaan Batam) selama 20 tahun ini mengharapkan pembangunan Batam dikembalikan seperti rencana awal.
"Pembangunan Batam harus 'back to basic' dimana semua perusahaan boleh masuk yang penting bayar pajak dan hasilnya bisa untuk membuat infrastruktur jalan, pelabuhan, bandara. Itu yang ditekankan Habibie saat melakukan pembicaraan tertutup dengan jajaran pejabat BP Batam," kata Kasubdit Humas dan Publikasi BP Batam, Ilham Eka Hartawan di Batam, Selasa (1/10).
Habibie, kata Ilham, melakukan rapat tertutup dengan Kepala BP Batam, Mustofa Widjaja, jajaran deputi dan direktur seusai melakukan rangkaian kunjungan ke Batam pada Sabtu (28/9).
Menurut Habibie, kata dia, Batam memang diperuntukkan untuk menopong pertumbuhan ekonomi Indonesia dari sektor industri, makanya berbagai fasilitas seperti bandara dengan landasan terpanjang di Indonesia, pelabuhan dan sarana-prasarana lain di bandun lebih baik dari daerah lain.
"Harapannya, saat Singapura sudah tidak mampu lagi menampung industri akan dialihkan ke Batam. Maka semua sarana prasarana penunjang dibuat di Batam," ujarnya.
Ilham mengatakan dengan banyaknya perusahaan yang masuk maka akan semakin banyak pajak yang masuk untuk pemgembangan infrastruktur Batam.
Kepala BP Batam, Mustofa Widjaja sebelumnya mengatakan tengah membangun sejumlah fasilitas seperti pelabuhan petikemas dan jalan guna menunjang investor agar masuk ke Batam.
"Saat ini Pelabuhan Batuampar terus dikembangkan dari kapasitas 200 ribu TEU's menjadi 600 ribu TEU's. Pembangunan sudah sampai 35 persen," kata dia.
Selain itu, BP Batam juga akan membangun pelabuhan petikemas di Tanjungsauh dengan kapasitas 4 juta TEU's yang rencanannya akan dibangun mulai 2014 yang akan menjadi salah satu pelabuhan yang menghubungkan Sumatra, Jawa, Sulawesi, hingga Papua (Pendulum Nusantara).
"Jalan tol, monorel dan sejumlah fasilitas lain juga segera dikembangkan untuk meningkatkan infrastruktur pendukung Batam sebagai kawasan pedagangan bebas," kata Mustofa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika