REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Kementerian Pertahananan (Kemenhan) RI dengan melibatkan seluruh komponen bangsa mengantisipasi ancaman perang siber atau dunia maya yang mulai marak ditandai terjadinya pembobolan situs milik lembaga-lembaga pemerintah.
Hal itu disampaikan Direktur Komponen Pendukung, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan (Ditjen Pothan) Kemenhan RI, Bennyta Suryo Septanto, pada seminar "Grand Design Cyber Defence" di Hotel Ibis Surabaya, Senin (30/9).
"Kami menyadari betul ancaman semacam itu perlu diantisipasi. Sebab, sekarang ini perang tidak hanya berbentuk pengerahan militer, melainkan sudah melibatkan dunia maya atau cyber," katanya pada seminar yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan RI.
Disebutkan bahwa berdasarkan UU No.3/2002 tentang Pertahanan Negara, maka dirasa perlu melibatkan seluruh komponen bangsa dalam mempersiapkan diri menghadapi kejahatan dunia maya tersebut.
"Kami juga mengharapkan pemerintah daerah turut mempersiapkan diri mengantisipasi ancaman kejahatan melalui dunia maya atau internet itu," ujar Bennyta.
Sementara itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyatakan pemanfaatan teknologi untuk penunjang kinerja dan pelayanan masyarakat di pemerintahannya wajib dibarengi dengan sistem keamanan yang memadai guna mengantisipasi ancaman perang siber.
Ia mengatakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) saat ini sudah menjadi bagian penting dalam menjalankan roda pembangunan. Sebab, terpaan kecanggihan teknologi telah menyentuh seluruh aspek.
"Menyadari hal tersebut, kami sejak 2002 intensif melibatkan TIK dalam skenario kinerja pemerintahan," ujarnya.
Risma mengakui, teknologi mampu membuat kinerja pemerintah kota menjadi lebih hemat dan efisien. Di sisi lain, sistem yang sudah diterapkan perlu dijaga sekuritas atau keamanannya. Hal itu untuk menjamin agar sistem yang digunakan untuk mendukung kinerja pemerintahan maupun pelayanan publik berjalan optimal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
